KAMPUS – Perguruan Tinggi Ajak NU-Muhammadiyah Tangkal Radikalisme

Diskusi “Strategi Kebangsaan Mengatasi Radikalisme di Universitas” di Jakarta, Senin (11/06/2018). (Sumber: KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG).

Jakarta, Baranews.co – Sejumlah rektor perguran tinggi berharap organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat berperan untuk menangkal radikalisme di kampus. Selain itu, rektor tersebut berharap penanganan radikalsme yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris jangan sampai menggangu suasana kondusif di kampus.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satri menjelaskan, saat ini IPB telah membuat sistem yang mewajiblkan mahasiswa untuk tinggal selama minimal satu tahun di asrama. Menurut ia, mahasiswa yang ada di asrama lebih mudah dikontrol dibanding mereka yang tinggal di kosan.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satri

“Dalam asrama, kami juga masukan tokoh-tokoh dari NU dan Muhammadiyah untuk menjadi pembina, sehingga pendidikan kebangsaan bisa terdesain dengan bagus dan pembinaan dari asrama bisa lebih sistematis,” ucapnya dalam diskusi “Strategi Kebangsaan Mengatasi Radikalisme di Universitas” di Jakarta, Senin (11/06/2018).

Arif mengatakan, NU dan Muhammadiyah sudah seharusnya juga turun gunung untuk memberikan pembinaan mulai dari bangku SMP dan SMA. Arif berpendapat, isu radikalisme ini bukan hanya terjadi di kampus, melainkan juga ada dari bangku sekolah.

Senada dengan Arif, Rektor Terpilih Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Nuhfil Hanani juga berharap agar NU dan Muhammadiyah bisa menjadi penangkal radikalisme di perguran tinggi.

Menurut Nuhfil, pendekatan diskusi dengan mahasiswa menjadi cara efektif untuk menanamkan nilai kebangsaan.

ANTARA FOTO/RONY MUHARRMAN

Residents from various backgrounds attend a vigil in opposition to radicalism and terrorism in Pekanbaru, Riau, on Tuesday (15/5) night. The participants sent prayers to victims of the bomb attack in Surabaya and expressed support for the Indonesian Military (TNI) and the National Police in its efforts to eradicate terrorism.

“Tetapi sistemnya jangan sampai menjadi doktrinisasi seperti Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” ucapnya.

Nuhfil juga menyarankan agar pendekatan yang dilakukan BNPT bisa dilakukan dengan cara dialog internal dengan pihak kampus agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kami minta pendekatan polisi di dalam kampus harus berbeda. Di Indonesia, Unbraw menjadi kampus dengan peminat nomor tinggi kedua, jangan sampai kegaduhan ini mengurangi minat tersebut,” katanya.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen. Pol. Lutfi Lubihanto menjelaskan paparan radikalisme tidak hanya terjadi di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus, khususnya melalui media sosial.

Terkait hasil pengembangan Polri, ia menjelaskan belum ada nama-nama baru yang mengerucut pada sosok dosen atau mahasiswa yang terpapar radikalisme.

Upaya Dialog
Arif menjelaskan, IPB belum berencana melakukan pemecatan terhadap dosen yang diduga terpapar radikalisme. “Selama mereka taat pada ketentuan, justru saatnya kita membina mereka. Saya sudah memanggil beberapa dosen dan masih memantau perkembang secara internal,” katanya.

Terkait upaya pendataan nomor handphone dosen dan media sosial mahasiswa, Arif mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan lembaga kementerian yang mengaturnya.

“Jadi saya kira itu adalah otoritas dari lembaga yang berwenang. Silahkan saja lembaga berwenang menjalankan kewenangannya. Kami coba membangun hububgan dialogis dengan mahasiswa dan dosen,” katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, forum kajian kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) harus berada di bawah komando ajaran Islam yang moderat. Selain itu, birokrat kampus perlu melakukan pendekatan dengan pola luwes dan cair.

“Harus ada penguatan kapasitas dosen tentang wawasan nusantara dan kebangsaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menjelaskan, penyebaran paham radikal di kalangan mahasiswa bisa melalui perkumpulan dakwah maupun sejumlah pengajian yang tidak terpantau oleh pihak kampus. Hal ini menjadi ironi, karena seharusnya pemahaman agama menjadi benteng untuk mencegah paham radikalisme.

“Pihak kampus perlu melakukan pengawasan terhadap para penceramah. Sebisa mungkin, para penceramah yang diundang harus memiliki pemahaman islam yang moderat,” ucapnya. (DVD)/DHANANG DAVID ARITONANG/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*