Penolakan Visa adalah Hak Setiap Negara

Warga Palestina menerima makanan di perbatasan Gaza-Israel, Jumat (30/3/2018). (Sumber: KOMPAS).

Jakarta, Baranews.co – Pemerintah menegaskan bahwa pemberian, penundaan, dan penolakan visa merupakan hak dari setiap negara yang berdaulat. Penolakan visa terhadap warga negara Israel ataupun terhadap warga negara Indonesia bukan hal yang baru pertama kali terjadi.

Saat ini, beredar isu banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditolak masuk ke Israel sejak 29 Mei 2018. Muncul berbagai spekulasi bahwa kejadian itu merupakan tindakan balasan Israel kepada Indonesia karena sejumlah warga Israel ditolak masuk Indonesia beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Jakarta, Kamis (31/5/2018), menyatakan, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai permohonan visa.

Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai permohonan visa.

“Saya sudah mendapatkan informasi mengenai masalah visa, sudah saya koordinasikan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena ini wewenang mereka,” kata Retno. Ia menyatakan, akan kembali bertemu dengan Kemenkumham 1 Juni 2018, besok.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Agung Sampurno, secara terpisah, menekankan hal yang sama dengan yang diucapkan oleh Menteri Retno.

“Kita sudah sering menolak visa dari Israel. Tetapi, baru kali ini menjadi isu besar,” tuturnya. Indonesia dan Israel pun tidak memiliki hubungan diplomatik. Dengan demikian, mekanisme pemberian visa berbeda dibandingkan negara yang memiliki hubungan diplomatik.

Kita sudah sering menolak visa dari Israel. Tetapi, baru kali ini menjadi isu besar

Warga Israel harus mengajukan calling visa terlebih dahulu. Pengajuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa.

Agung mengingatkan, permohonan visa memiliki dua hasil akhir, yaitu diterima atau ditolak. Kondisi yang sama juga akan terjadi kepada warga Indonesia yang mengajukan visa kepada negara lainnya.

“Hasil akhir itu merupakan bagian dari kedaulatan negara dan tidak bisa diintervensi,” lanjutnya.

Ia mencontohkan, kasus terakhir terkait penolakan visa yang sempat membuat keributan adalah penolakan visa terhadap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, pada tahun 2017.

Agung menambahkan, setiap penolakan visa memiliki alasan tersendiri. Tim Clearance House yang mengurus calling visa dinyatakan memiliki pertimbangan tertentu sehingga menolak visa warga Israel yang sebelumnya ingin datang ke Indonesia, salah satunya adalah alasan perlindungan kepada yang mengajukan.

Menurut dia, terdapat pihak yang mungkin sengaja membuat isu penolakan visa oleh pemerintah Indonesia dan Israel menjadi besar. Ia mempertanyakan beredar kabar bahwa Kementerian Luar Negeri Israel bersurat kepada pemerintah Indonesia.

Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak mungkin ada komunikasi secara politik

“Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak mungkin ada komunikasi secara politik,” ucapnya. Ia menegaskan, hingga detik ini pemerintah belum menerima surat apapun.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri, di Jakarta, Kamis (31/5/2018). Salah satu agenda yang dibahas terkait penolakan visa oleh Israel kepada warga Indonesia.

Jadi perhatian

Israel menjadi perhatian dunia selama beberapa bulan terakhir. Masalah yang terbaru adalah terjadinya insiden pada 15 Mei 2018, tepat 70 tahun Hari Nakba. Hari Nakba adalah peringatan hampir 1 juta warga Palestina dipaksa keluar dari tanah air mereka dan terbentuknya Israel sebagai negara pada 15 Mei 1948.

Aksi memperingati Hari Nakba dimulai pada 30 Maret 2018 sampai 14 Mei 2018. Protes dilakukan di dekat pagar perbatasan Gaza-Israel. Selama lebih dari 40 hari aksi protes itu, sekitar 109 warga Palestina tewas akibat kekerasan senjata Israel dengan korban luka-luka sekitar 12.000 orang.

Indonesia mengecam keras kekerasan yang dilakukan oleh Israel itu. Indonesia juga termasuk negara yang secara proaktif menentang pemindahan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Situs berita Middle East Monitor melaporkan, Israel melarang masuknya wisatawan Indonesia sebagai pembalasan atas Jakarta yang menangguhkan visa bagi warga Israel setelah pembantaian di Gaza dua pekan lalu.

Israel mencoba merayu Indonesia agar memberikan visa masuk bagi warganya. Namun, upaya tersebut tampaknya gagal sehingga Israel pun melakukan hal yang sama.

Selama ini, kedua negara memiliki kerja sama ekonomi sehingga warga Israel dapat mengunjungi Indonesia menggunakan visa sementara atau bisnis. “Sedangkan warga Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel mengajukan visa ke negara lain, seperti Singapura,” kata Agung Sampurno.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Suasana Rapat Kerja Komisi I DPR RI dan Menteri Luar Negeri, di Jakarta, Kamis (31/5/2018). Salah satu agenda yang dibahas terkait penolakan visa oleh Israel kepada warga Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*