PEMERINTAHAN: Kesadaran Anggota DPRD Melaporkan Harta Kekayaannya Rendah

Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaporkan harta kekayaannya masih rendah, Kamis (17/5/2018). (Sumber: KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO).

Jakarta, Baranews.co – Kesadaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaporkan harta kekayaannya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara masih rendah. Metode pengisian yang rumit dijadikan alasan untuk menyembunyikan harta yang dimiliki.

Terkait dengan LHKPN, penyelenggara negara (PN) wajib bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Selain itu, PN wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, pensiun, serta pensiun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, LHKPN dibuat untuk mencegah tindak pidana korupsi. ”Komitmen dari pimpinan instansi terkait untuk mendorong anggotanya membuat LHKPN dibutuhkan agar dapat berjalan secara maksimal,” kata Febri saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Febri Diansyah

Pada Selasa (15/5/2018), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengkritik, belum ada satu pun anggota DPRD DKI Jakarta yang melaporkan harta kekayaannya. Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menanggapi kritikan tersebut. Ia beralasan metode pengisian LHKPN rumit.

Alasan lain anggota DPRD DKI Jakarta enggan mengisi LHKPN karena status mereka. Menurut mereka, DPRD DKI Jakarta bukanlah penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan. Taufik juga belum pernah membuat LHKPN karena pemikiran tersebut.

Febri menanggapi hal tersebut dan mengatakan, dari sejumlah peraturan hukum yang berlaku, anggota DPRD termasuk penyelenggara negara. Salah satunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengatur posisi anggota DPRD.

Ia mengatakan, tingkat kepatuhan DPRD di seluruh Indonesia dalam melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN terendah dibandingkan dengan instansi lainnya. Pada 2017, hanya 4.406 yang lapor dari 14.173 pejabat DPRD yang wajib lapor.

 

Alasan

Democratic Governance Department Manager Transparency International Indonesia (TII) Teguh Setiono mengatakan, alasan tentang rumitnya metode pengisian LHKPN untuk menyembunyikan harta yang dimiliki anggota DPRD tersebut.

Teguh mengatakan, LHKPN dapat digunakan KPK untuk merekomendasikan pejabat yang memiliki harta tidak sesuai dengan semestinya. ”LHKPN dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk mempertanyakan pejabat yang memiliki harta secara tidak wajar,” kata Teguh.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Teguh Setiono

Ia menjelaskan, apabila seorang pejabat memiliki peningkatan harta tiap tahun dan tidak sesuai dengan data di LHKPN, harta dari pejabat tersebut dapat diambil. Secara tidak langsung, LHKPN dapat menjadi perangkap bagi pejabat yang tidak jujur.

Febri mengatakan, KPK telah membuka LHKPN kepada masyarakat dan menjelaskan siapa saja yang wajib membuat laporan. Ada dua metode LHKPN, yaitu membuat pelaporan dan pengumuman.

Untuk pengumuman ada di acch.kpk.go.id atau di bagian informasi setiap instansi. ”Ada batas waktu dalam pembuatan laporan LHKPN, tetapi tidak ada sanksi pidana apabila melewati batas waktu yang ditentukan,” kata Febri. (PRLHKPNAYOGI DWI SULISTYO/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*