LEGISLASI RUU: Pemberantasan Terorisme Harus Segera Disahkan

Polisi memeriksa warga dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Markas Kepolisian Resor Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018). Semakin banyaknya tindak pidana terorisme yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia membuat pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Antiterorisme. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO).

Jakarta, Baranews.co – Serangan teroris di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, serta di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, seharusnya menjadi momentum untuk otoritas agar segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun meminta revisi UU tersebut disahkan dengan memperhatikan prinsip, norma, dan instrumen HAM.

Anggota Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan, RUU Antiterorisme harus segera disahkan karena sifat, karakter, dan sasarannya sudah terurai di dalam bagian deskripsi. ”Definisi tidak penting karena sasarannya sudah jelas,” kata Choirul saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia tidak setuju apabila Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Menurut Choirul, perppu memperlihatkan proses demokrasi yang tidak berjalan. Perppu juga sering digunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

Meskipun mendesak agar RUU Antiterorisme segera disahkan, Choirul tetap ingin proses legislasi memperhatikan nilai-nilai HAM. Ia mengkritik pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan segala tindak pidana terorisme.

Choirul mengatakan, sesuai dengan judul RUU itu, yaitu ”Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, maka dalam kerangka hukum tidak melakukan kekerasan, tetapi pencegahan deradikalisasi dan pemilihan korban, tidak mungkin melibatkan TNI.

Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dilakukan dalam kerangka UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentera Nasional Indonesia. UU tersebut mengatur operasi militer, selain perang dengan memperhatikan obyek vital, skala ancaman, dan waktu.

Ia menjelaskan, TNI dapat dilibatkan ketika ada ancaman yang mengganggu stabilitas negara, seperti teror kepada presiden. Namun, ketika TNI sudah dapat melumpuhkan teroris, proses hukum harus dikembalikan kepada polri.

Dalam proses penyadapan, penangkapan, dan penahanan, Choirul mengkritik jangka waktu yang terlalu lama. Ia mengatakan, penyadapan merupakan bagian kerangka mencari bukti yang menguatkan. Hal tersebut seharusnya sudah dilakukan Badan Intelijen Negara (BIN).

Merujuk pada kasus penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai anggota jaringan teroris yang terjadi pada masa lampau, penangkapan dan penahanan dalam jangka waktu yang lama sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan tentang waktu dan lokasi penangakapan serta penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris.

Choirul menegaskan, penanggulangan masalah terorisme tidak cukup pada saat terjadi pengeboman. Namun, perlu ada penindakan terhadap ideologi yang menyesatkan melalui diskusi. Apabila menyangkut nilai-nilai agama, perlu ada dialog toleransi. ”Penanggulangan terorisme perlu diselesaikan dari akar permasalahannya,” ujarnya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menjadi salah satu tim ahli DPR dalam pembahasan RUU Antiterorisme, Partogi Nainggolan, mendesak agar RUU Antiteroris segera disahkan. Menurut Partogi, definisi hanya diperlukan untuk para ahli, sedangkan judul dari RUU Antiterorisme sudah jelas.

”Seharusnya RUU Antiterorisme sudah selesai dengan niat baik dari pemerintah dan TNI sudah tidak resah dengan posisinya dalam mengatasi tindak pidana terorisme,” kata Partogi dalam diskusi di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia mengatakan, DPR harus terbuka kepada masyarakat dengan menunjukkan perkembangan draf RUU Antiterorisme. Ia menyoroti kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang masih lemah. ”BNPT seharusnya menjadi tulang punggung dalam memberantas segala tindak pidana terorisme di Indonesia,” kata Partogi.

 

Definisi

Permasalahan definisi menjadi penghambat pengesahan RUU Antiterorisme. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan definisi terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal atau mengakibatkan kerusakan serta kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Namun, ada sejumlah fraksi di DPR yang meminta definisi itu ditambahkan dengan frasa ”tujuan atau motif politik, ideologi, dan tindakan mengancam keamanan negara”. Anggota DPR Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan, tidak ada definisi universal tentang terorisme.

”Terorisme, teror, kelompok terorisme, dan tindakan teror memiliki definisi yang berbeda,” kata Nasir. Menurut Nasir, apabila definisi tersebut disamakan, akan berakibat fatal.

Ia mengatakan, orang yang melakukan teror belum tentu bagian dari terorisme. Definisi berfungsi untuk meminimalkan subyektivitas aparat dalam menangani terorisme. (PRAYOGI DWI SULISTYO/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*