Polisi Tak Larang Kaos #2019Ganti Presiden, yang Jadi Masalah Persekusinya

"Saya mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya sudah ada dua laporan polisi. Tentunya sesuai dengan prosedur, kita akan mengumpulkan bahan keterangan. Semua yang terkait dengan kejadian itu akan kita mintai keterangan,"

Baranews.co – Dua simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dipersekusi di arena car free day (CFD) oleh sekelompok orang yang menggunakan kaos bertuliskan tagar Ganti Presiden 2019 resmi melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus dugaan persekusi itu ramai diperbincangkan setelah videonya viral di media sosial.

Kini polisi tengah mengumpulkan bahan keterangan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).

“Saya mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya sudah ada dua laporan polisi. Tentunya sesuai dengan prosedur, kita akan mengumpulkan bahan keterangan. Semua yang terkait dengan kejadian itu akan kita mintai keterangan,” jelas Setyo.

Setelah bahan keterangan dirasa cukup, kepolisian akan melihat apakah alat buktinya cukup dan memenuhi syarat sehingga bisa ditindaklanjuti. “Kita akan lihat apakah ada alat bukti yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 184. Dimana dua alat bukti ini akan bisa memenuhi unsur terjadinya tindak pidana. Baru kita akan proses dua laporan itu,” jelasnya.

Setyo mengatakan yang menjadi persoalan bukan penggunaan kaos atau atribut. Tapi aksi perundungan sekelompok orang. Tak ada larangan penggunaan atribut tertentu di arena CFD.

“Yang diproses adalah laporan persekusinya. Kalau menggunakan atribut-atribut enggak ada masalah. Selama ini ada yang pakai atribut Batman, Superman, itu enggak ada masalah. Tapi ketika memaksakan kehendak, melakukan persekusi terhadap orang lain itu yang tidak boleh. Itu ada aturan pidananya,” tegasnya.

Agar kejadian serupa tak terulang, dia mengimbau agar CFD dimanfaatkan sesuai fungsi dan tujuannya sebagai diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Dimana dalam aturan itu arena CFD dilarang untuk kegiatan politik.

“Car free day itu sudah ada aturannya, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Di situ tidak boleh digunakan untuk (kegiatan) politik dan SARA,” sebutnya.

Arena CFD hanya diizinkan untuk tempat berolahraga dan aktivitas kebudayaan. Setyo mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan CFD sebagaimana mestinya.

“Jadi mari kita sama-sama menghormati karena itu ruang publik yang harus kita gunakan bersama-sama. Tidak boleh ada sekelompok orang yang merasa berhak memiliki car free day,” jelasnya.

(merdeka.com/hp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*