KORUPSI KTP-EL: Hakim Tak Terikat pada Pledoi Novanto

Setya Novanto, mantan Ketua DPR, saat menyampaikan pembelaan dalam sidang pledoi di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/04/2018) (Sumber: DHANANG DAVID UNTUK KOMPAS).

Jakarta, Baranews.co – Majelis hakim yang menyidangkan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan terdakwa Setya Novanto memiliki kebebasan mempertimbangkan segala bukti dan fakta persidangan. Nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan Novanto dan penasihat hukumnya bukan merupakan keterangan yang mutlak mengikat hakim. Majelis hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh guna melihat apakah perbuatan pidana itu terbukti atau tidak.

Pengajar filsafat hukum Universitas Bina Nusantara, Shidarta (14/4/2018), di Jakarta, mengatakan, pleidoi adalah hak terdakwa. Dalam menyampaikan pleidoi, terdakwa diberikan keleluasaan untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut kondisi pribadi, sosial, dan psikologinya. Sebab, pada dasarnya ketika seseorang menjadi terdakwa, yang dipertaruhkan tidak hanya status hukumnya, tetapi juga harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam menyampaikan pleidoi, terdakwa diberikan keleluasaan untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut kondisi pribadi, sosial, dan psikologinya. Sebab, pada dasarnya ketika seseorang menjadi terdakwa, yang dipertaruhkan tidak hanya status hukumnya, tetapi juga harkat dan martabatnya sebagai manusia

Pada Jumat (13/4), Novanto menyampaikan pleidoi pribadinya, terpisah dengan tim penasihat hukum. Sesekali tercekat dan terisak, Novanto menggarisbawahi sejumlah poin dalam tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya tidak relevan dialamatkan kepadanya. Novanto, antara lain, membantah dirinya telah menerima uang Rp 7,3 miliar dari Made Oka Masagung dan Irvanto secara tidak langsung.

Novanto juga menampik disebut mengatur pembagian fee kepada anggota DPR. Perencanaan pembagian fee kepada anggota DPR sudah ditentukan jauh sebelum dirinya bertemu dengan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan itu dibuat antara Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan Irman dan almarhum Burhanuddin Napitupulu.

Novanto menyebut pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya korupsi dalam pengadaan KTP-el itu adalah Kemendagri yang ketika itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi. Dirinya selaku Ketua Fraksi Partai Golkar ketika itu tidak memiliki kewenangan mengatur dan menentukan penganggaran karena ada fraksi-fraksi partai lainnya yang juga memiliki hak persetujuan. Penganggaran proyek diusulkan oleh Kemendagri, sedangkan DPR memberikan persetujuan.

Secara pribadi, Novanto juga menyebutkan dirinya sebagai orang yang merintis karier dari bawah, mulai dari berjualan beras dan madu, menjadi staf penjualan mobil, pembantu, sopir, model, hingga bisa menekuni karier politik di Partai Golkar. Novanto meminta maaf kepada publik dan Partai Golkar karena problem hukum yang dihadapinya. Ia juga meminta maaf kepada KPK jika sepanjang proses penyidikan dirinya dianggap tidak kooperatif.

Setya Novanto
mantan Ketua DPR RI

”Dengan terpaksa saya akan ceritakan sedikit perjuangan saya untuk negeri ini. Namun, bukan untuk pamrih, melainkan berharap ada sebagian masyarakat membuka mata melihat sisi baik diri saya sehingga tidak terus mencaci maki saya dengan begitu kejam,” ujar Novanto yang berurai air mata.

Dikaitkan politik

Dari sisi berbeda, penasihat hukum melihat kasus yang menimpa Novanto bukan semata-mata kasus hukum, melainkan kasus politik. Maqdir Ismail, penasihat hukum Novanto, menuturkan, klienya itu telah dilucuti jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR akibat kasus KTP-el. Maqdir menghubungkan kasus hukum kliennya dengan kondisi politik saat pemilu 2014 lalu.

“Perkara ini jauh dari perkara pidana. Ini adalah perkara politik yang dibungkus dengan plastik transparan sebagai suatu perkara hukum. Perkara ini tak bisa dilepaskan dari kondisi politik saat itu, tahun 2014, dan bahkan keadaan sesudahnya, ketika partai pemenang pemilu tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan di DPR,” katanya.

Tim pembela juga keberatan dengan digunakannya rekaman keterangan Johanes Marliem yang diperiksa oleh biro investigasi federal Amerika Serikat (FBI) sebagai bukti. Alasannya, Marliem tidak diketahui posisinya saat itu apakah sedang dalam tekanan ataukah tidak oleh penyelidik AS.

Jaksa pada KPK memberi jawaban lisan atas pledoi Novanto. Jaksa tetap pada tuntutannya, dan menilai ada bukti penerimaan uang secara tidak langsung Rp 7,3 miliar oleh Novanto. “Mengenai rekaman pemeriksaan terhadap Johanes Marliem, itu ada permintaan resmi oleh KPK,” kata Abdul Basyir, jaksa pada KPK.

Shidarta mengatakan, selama jaksa bisa menunjukkan dengan alat bukti minimal bahwasanya ada transaksi uang, hakim tidak akan begitu saja menerima bantahan terdakwa. Terkait dengan pembelaan penasihat hukum yang menyatakan perkara Novanto merupakan perkara politik, hal itu pun boleh saja, dan akan dikembalikan kepada pertimbangan hakim.

“Pledoi sangat beragam, dan cara membela diri politisi selalu begitu, bahwasanya perkara yang sedang dijalaninya adalah perkara politik. Tujuan utama dari pledoi bukan untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab, tetapi memberikan argumentasi dari sisi terdakwa menyangkut perkara pidana yang dituntutkan kepadanya, atau menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman,” ujarnya.

Pledoi sangat beragam, dan cara membela diri politisi selalu begitu, bahwasanya perkara yang sedang dijalaninya adalah perkara politik. Tujuan utama dari pledoi bukan untuk melepaskan terdakwa dari tanggung jawab

Ketua majelis hakim Yanto memutuskan sidang akan dilanjutkan pada 24 April 2018 dengan agenda putusan. Hakim anggota yang memeriksa perkara ini ialah Frangky Tambuwun, Emilia Djaja Subagia, Anwar, dam Ansyori Saifudin. (RINI KUSTIASIH/Harian KOMPAS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*