INFRASTRUKTUR: Padat Karya Perlu Ditingkatkan

Presiden Joko Widodo meninjau program padat karya di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Papua Barat, Jumat (13/4/2018) lalu. (Sumber: KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR).

Sorong, Papua Barat, Baranews.co – Program padat karya tunai diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga masyarakat. Presiden meminta dukungan pemerintah daerah untuk ikut membuat program serupa di daerahnya.

“Kalau bisa APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) provinsi, APBD kabupaten/kota itu sebagian bisa dilaksanakan dengan padat karya. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat,” kata Presiden Joko Widodo ketika meninjau pelaksanaan program padat karya di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (13/4/2018). Turut bersama Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki (PUPR) Hadimuljono dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Masyarakat Kampung Kokoda membangun jalan akses sepanjang 75 meter serta saluran drainase sepanjang 150 meter.

Jumat lalu, Presiden meninjau program padat karya di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Di sana, masyarakat Kampung Kokoda membangun jalan akses sepanjang 75 meter serta saluran drainase sepanjang 150 meter. Jumlah pekerjanya adalah 30 orang.

Di Papua Barat, program padat karya tunai serupa dilaksanakan di 7 lokasi di Kota Sorong dan 3 lokasi di Manokwari dengan total anggaran Rp 5 miliar. Selain itu, terdapat program padat karya untuk pembangunan irigasi kecil di 50 lokasi berbeda dengan anggaran Rp 25 miliar. Untuk pembangunan rumah khusus dengan mekanisme padat karya di Papua Barat akan dilaksanakan untuk membangun 250 rumah dengan anggaran Rp 56,9 miliar.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Suasana Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Papua Barat, Jumat (13/4/2018) lalu.

Menurut Presiden, seluruh kementerian diminta untuk memperbanyak program padat karya tunai, tidak hanya di Kementerian PUPR. Diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota juga ikut membuat program padat karya di daerahnya masing-masing.

“Kalau bisa melaksanakan ini, akan bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Daya beli naik, konsumsi rakyat juga naik. Arahnya ke sana,” ujar Presiden.

Basuki mengatakan, untuk program padat karya tersebut, seorang tukang dibayar Rp 150.000 per hari. Sedangkan untuk pembantu tukang dibayar Rp 100.000 per hari. Selain membangun jalan dan drainase, di Kampung Kokoda juga akan dilakukan perbaikan rumah sebanyak 84 unit. Kondisi rumah yang rata-rata merupakan rumah papan tersebut akan diperbaiki sehingga layak dihuni.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Kondisi rumah di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Rumah di sana kebanyakan merupakan rumah panggung karena berada di kawasan rawa.

Di Kementerian PUPR, dari alokasi anggaran 2018 sebesar Rp 107,386 triliun, sebesar Rp 11,238 triliun digunakan untuk program padat karya. Dari jumlah tersebut, program padat karya tunai untuk pemeliharaan jalan dan jembatan dialokasikan sebesar Rp 986,7 miliar, dengan belanja upah Rp 418,5 miliar untuk 44.366 kilometer.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, bentuk kegiatan padat karya di jalan seperti membersihkan rumput di pinggir jalan dan membersihkan saluran drainase. Sedikit berbeda dari program padat karya lain, program padat karya di sektor jalan dimasukkan di dalam kontrak pemeliharaan jalan.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pembangunan irigasi kecil dengan mekanisme padat karya di Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, (8/4/2018).

“Di dalam kerangka acuan kegiatan sudah dimasukkan ketentuan bahwa yang mengerjakan harus masyarakat sekitar,” kata Arie.

Selain pemeliharaan jalan, tahun ini program padat karya untuk pekerjaan sederhana juga dimasukkan di dalam kontrak pembangunan jembatan gantung. Selain mendapatkan upah, hal itu diharapkan dapat member rasa memiliki masyarakat terhadap jembatan tersebut. Tahun ini, 144 buah jembatan gantung akan dibangun pemerintah. (NAD)/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*