PEMILU 2019: Penentuan Cawapres Bisa Menuai Konflik

Ilustrasi: Pengurus partai politik menerima surat hasil pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 dari ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2) malam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal di Aceh pada Pemilu 2019. Terakhir, KPU juga menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2019. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

Jakarta, Baranews.co  – Banyaknya partai politik yang mengusung Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilihan  Presiden 2019, berpotensi menyulitkan  penentuan calon wakil presiden untuk Jokowi. Guna menjaga soliditas diantara parpol pengusung,  terbuka kemungkinan cawapres untuk  Jokowi  dari luar parpol  pengusungnya.

“Ini pandai-pandainya Jokowi dan Megawati (Ketua Umum PDI-P) sebagai pihak yang menentukan (cawapres dari Jokowi) supaya tidak muncul konflik di antara parpol pengusung Jokowi,” kata  Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, di Jakarta (13/3).

Konflik diantara parpol pengusung Jokowi bisa terjadi karena mereka ingin  kadernya menjadi cawapres dari Jokowi. “Jika salah satu kader parpol  yang dipilih, bisa jadi parpol lain tidak terima, dan memunculkan peluang lahirnya poros koalisi baru,” tambahnya.

Saat ini,  sudah ada lima parpol pemilik kursi di DPR RI,  yang menyatakan akan mengusung Jokowi sebagai capres di Pemilihan Presiden 2019. Kelima partai itu adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Dari internal Golkar, sudah muncul suara untuk menyodorkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping  Jokowi. Kemudian dari PPP, muncul nama Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain itu, dari Hanura muncul pula nama Ketua Dewan Pembina Hanura yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Eriko Sotarduga menilai, adalah  wajar jika setiap parpol pengusung mengajukan kadernya menjadi cawapres dari Jokowi. Pasalnya, jika kader parpolnya jadi cawapres bisa mendongkrak elektabilitas parpolnya. Selain itu, kader parpol  tersebut juga  berpeluang besar untuk bisa terpilih menjadi Presiden di Pemilu Presiden tahun 2024. Ini karena jika menang di Pemilihan Presiden 2019,  Jokowi sudah tidak mungkin maju kembali di Pemilihan Presiden 2024.

“Namun penting pula berpikir tidak sebatas pada kepentingan setiap partai. Ini tentunya akan dibicarakan lebih lanjut saat pertemuan partai-partai pengusung Jokowi,” ujar Eriko seraya menyebutkan pertemuan itu  segera dilakukan.

Untuk menjaga soliditas parpol  pengusung Jokowi, dia menyebutkan, bisa saja  cawapres untuk Jokowi diambil dari luar parpol  pengusungnya. “Namun PDI-P menyerahkan sepenuhnya soal cawapres dari Jokowi itu, ke Ketua Umum PDI-P. Ketua Umum PDI-P  yang akan memutuskan,” tambahnya.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan jika nantinya parpol  pengusung Jokowi tidak bersepakat kader dari salah satu parpol jadi   pendamping Jokowi, maka  harus mencari figur dari luar parpol  pengusung Jokowi. “PPP ada dalam posisi yang siap untuk itu (mencari figur dari luar partai pengusung Jokowi),” katanya.

Figur tersebut, lanjut Arsul Sani,  tentunya harus bisa diterima oleh seluruh partai, meningkatkan kans kemenangan Jokowi di 2019, dan juga bisa  meningkatkan elektabilitas parpol pengusungnya.

Poros ketiga

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai kehadiran poros ketiga, di luar koalisi parpol pendukung Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto,  di Pemilu Presiden 2019 merupakan kemustahilan. Untuk memastikan arah dukungan dalam Pilpres 2019, PAN akan melakukan pertemuan formal dengan seluruh parpol.

“Meski hitung-hitungan matematis (poros ketiga) memungkinkan, tetapi pembentukan poros baru itu butuh keajaiban,” ujar Zulkifli.

Menurut dia, dua poros dalam Pilpres 2019, yaitu poros koalisi parpol pendukung Jokowi dan Prabowo,  merupakan pilihan yang rasional. Kehadiran poros baru membutuhkan banyak pertimbangan, salah satunya terkait sosok calon presiden alternatif.

Guna memastikan arah dukungan PAN di  Pilpres 2019, Zulkifli mengatakan, pihaknya baru melakukan komunikasi informal dengan sejumlah pimpinan parpol. Pertemuan resmi dengan seluruh petinggi parpol untuk membicarakan Pilpres 2019, lanjutnya, akan dilaksanakan  April mendatang.

Oleh: MUHAMMAD IKHSAN MAHAR, ANDY RIZA HIDAYAT, DAN ANTONIUS PONCO ANGGORO/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*