MEDIA SOSIAL: RI Darurat Hoaks

Ilustrasi: Kaos sebagai sarana kampanye antihoaks atau berita bohong dikenakan jajaran pejabat Polda Metro Jaya saat mendeklarasikan gerakan antihoaks di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (12/3). Deklarasi ini sebagai upaya dan komitmen kepolisian agar masyarakat terbebas dari berita bohong yang dinilai bisa memecah persatuan bangsa. (Sumber: Kompas/Heru Sri Kumoro).

Oleh: ANTHONY LEE DAN DEFRI WERDIONO

Jakarta, Baranews.co – Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa memecah belah dan mengancam persatuan bangsa sehingga penanganan polisionil bisa dipahami. Namun, dalam jangka panjang, penanganan dalam kondisi darurat itu harus dipindahkan ke rezim penanganan yang lebih demokratis.

Instrumen demokratis dalam menghadapi hoaks itu setidaknya perlu dilakukan dengan mewujudkan dua hal. Pertama, ada pelembagaan mekanisme untuk mengajukan banding atas penutupan akun-akun yang disebut menyebarkan informasi palsu. Kedua, pembentukan semacam majelis yang terdiri dari masyarakat sipil, penegak hukum, pemerintah, serta penyedia layanan media sosial untuk merumuskan apa kriteria informasi hoaks, lalu mekanisme penanganannya, dan mekanisme untuk pengajuan banding.

”Karena sedang dalam keadaan darurat, gerak cepat pemerintah dan polisi menangani akun-akun penyebar hoaks bisa diapresiasi. Dalam kondisi darurat, polisi bisa menangkap, negara bisa polisionil. Beralasan, karena bisa memecah belah. Tapi, yang darurat tidak bisa dipermanenkan,” kata Agus Sudibyo, Direktur Indonesia New Media Watch, dalam diskusi Pemberantasan Hoax, Kepentingan Nasional, dan Demokrasi Kita, Selasa (13/3),  di Jakarta.

Menurut Agus, dalam waktu satu-dua tahun mendatang, proses transisi menuju penanganan yang lebih demokratis sudah harus mulai dilakukan. Sebab, jika kondisi yang ”darurat” itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal, lalu dijadikan permanen, hal ini bisa menurunkan tingkat kemerdekaan pers dan bisa membuat Indonesia dipandang oleh komunitas internasional sebagai negara otoriter.

Penanganan dengan instrumen yang lebih demokratis bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan untuk menjaga keamanan negara dan juga melindungi kepentingan publik

dalam hal kemerdekaan berekspresi. ”Sekarang pemerintah dan polisi benar. Suatu saat siapa tahu rezim berganti, pemerintah dan polisi asal tangkap. Kritik terhadap pemerintah dianggap menyebarkan hoaks,” kata Agus.

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rikwanto menuturkan, informasi hoaks sudah menyebar dengan begitu luas dan dikapitalisasi oleh kepentingan tertentu tanpa memperhitungkan dampaknya yang bisa menyebabkan benturan masyarakat. Menurut dia, Indonesia berada dalam persimpangan jalan. Jika tidak ada pencegahan dan penegakan hukum, bisa jadi Indonesia sebagai negara demokratis bisa hancur.

Dalam beberapa kasus yang diungkap Polri, kata dia, hoaks disebarkan oleh kelompok-kelompok semacam MCA dan Saracen yang melibatkan orang-orang yang punya peran-peran spesifik. Sebagai contoh, ada yang berperan memproduksi konten hoaks, mendistribusikan informasi hoaks, dan menjadi sniper untuk menghancurkan akun- akun orang lain.

Namun, dia juga menegaskan, polisi tidak asal  main  tangkap terhadap orang-orang yang dianggap menyebarkan hoaks. Polisi bisa membedakan mana konten yang dianggap sebagai kritik atau konten apa yang berupa provokasi yang membahayakan keamanan.

Didukung

Sikap pemerintah dan aparat kepolisian yang menindak tegas  pencipta dan penyebar kabar bohong, termasuk terkait dengan penyerangan terhadap ulama, diperlukan. Ketegasan penting karena Indonesia adalah negara hukum.

”Negara harus tegas. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus ditindak. Jangan ditoleransi,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) saat berbicara di Universitas Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Meski media sosial membuat gila, kita jangan ikutan gila

Menurut Gus Mus,  jika pelanggar hukum ditoleransi, hukum tidak akan dihargai. Gus Mus pun meminta masyarakat menyerahkan kasus penyebaran berita bohong kepada penegak hukum untuk mengungkap dalang di balik kabar tersebut.

Ia pun berharap umat tidak kehilangan akal sehat dan tetap  merajut kebersamaan.  ”Jangan kehilangan akal sehat pemberian Allah. Meski media sosial membuat gila, kita jangan ikutan gila,” katanya. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*