Babak Baru Pemberantasan Narkoba

Ilustrasi (Sumber: cybersulut.net).

JAKARTA, Baranews.co – Tantangan besar dan tidak ringan dihadapi Badan Narkotika Nasional sehingga perlu ditunjang tata kelola yang lebih baik. Presiden Joko Widodo yakin bahwa pencapaian BNN di bawah pemimpin baru akan lebih baik lagi.

Kamis (1/3), Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Heru Winarko menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang memasuki pensiun. Posisi terakhir Heru adalah Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun 2002, ia menjabat sebagai Kepala Polda Lampung.

Belum dua bulan pada tahun 2018, hampir 3 ton narkoba jenis sabu dari China masuk melalui jalur laut dan digagalkan satuan tugas khusus Polri, Bea dan Cukai, serta Kementerian Keuangan. Saat ini, setidaknya 68 jenis narkoba baru, seperti flakka dan tembakau gorilla, beredar luas serta mudah diakses lintas generasi.

Secara khusus, Presiden berharap perubahan dari sisi tata kelola. ”Kami ingin BNN memiliki standar yang baik, seperti yang dikenal Pak Heru di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada standar kerja, tata kelola organisasi, dan yang paling penting isi integritas,” kata Presiden di hadapan jurnalis.

Menurut Presiden, omzet bisnis narkoba nilainya sangat besar, yang bisa menggoda petugas untuk berbuat tidak baik. Presiden yakin Heru mampu mengemban kepercayaan itu.

Merespons kepercayaan tersebut, Heru bertekad melanjutkan kebijakan positif yang telah ada. Ia berharap kerja sama dari para pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Heru yakin dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. ”Sejak pertama kali dinas di kepolisian 33 tahun banyak di bidang reserse. Saya kira tidak jauh beda, tahapan-tahapan yang jelas. Di sana (BNN) ada aspek pencegahan yang akan kita sempurnakan,” kata Heru.

Jaringan internasional

Sejumlah pihak yang dimintai pendapat mengatakan, pemberantasan narkoba di Tanah Air harus mampu menjangkau jaringan internasional. Bisnis narkoba juga terkait pencucian uang berjumlah besar yang tersebar di sejumlah negara, seperti pengungkapan kasus Rp 6,4 triliun milik bandar narkoba besar.

Wakil Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Inspektur Jenderal (Purn) Benny Mamoto mengatakan, Indonesia pasar potensial sindikat narkotika internasional. Salah satu sindikat yang diungkap saat Benny beraktivitas di BNN adalah jaringan narkotika Abbas Kazerouni Rousul asal
Iran pada 2011.

Abbas ditangkap di Bangkok, Thailand, setelah BNN bekerja sama dengan kepolisian Thailand. Abbas merupakan sindikat perdagangan narkotika internasional jenis heroin yang berkaitan dengan Taliban.

”Saya bertanya kenapa dia menjadikan Indonesia pasar. Abbas menjawab, permintaan di Indonesia tinggi, harga yang bagus, dan hukum yang mudah dibeli. Saya kaget,” tuturnya.

Selain soal itu, Benny mendorong penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan institusi keuangan terkait pencucian uang.

Di tempat terpisah, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI Choky R Ramadhan mengharapkan Kepala BNN Irjen Heru Winarko lebih gencar memberantas narkoba menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selama ini, BNN dan Polri jarang sekali menggunakan pasal pencucian uang terhadap bandar ataupun pengedar. Paradigma memberantas narkoba adalah menghukum atau membalas.

”Paradigma ini perlu digeser karena motif bandar dan pengedar adalah ekonomi. Jadi, penggunaan sanksi ekonomi perlu ditekankan karena polanya mirip tindak pidana korupsi, yaitu mengejar keuntungan ekonomi secara melawan hukum,” ujarnya.

Dengan memakai UU TPPU, jumlah kerugian yang dikembalikan ke negara menjadi besar. Penegak hukum bisa menyita harta benda dari bisnis narkoba.

Choky menambahkan, ke depan, BNN perlu fokus membidik bandar dan produsen besar. Adapun pengguna narkoba harus dapat hak direhabilitasi.

Alfiana Qisthi, Pelaksana Advokasi Hukum Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), menilai, pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih cenderung bukan memerangi kejahatannya, melainkan manusianya. Para pemakai narkoba sering mendapat penanganan tidak tepat, bahkan dikriminalisasi.

Terakhir, Choky mengharapkan Heru yang berlatar belakang di KPK bisa mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di internal BNN.

Kinerja Heru

Mengenai perpindahan Deputi Penindakan KPK menjadi Kepala BNN, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyampaikan kinerja Heru dua tahun di lembaga antirasuah cukup progresif. Ia mampu menjalin hubungan baik dengan pimpinan dan rekan kerja. Penindakan yang gencar dilakukan tidak lepas dari peran Heru. Setidaknya lebih dari 30 operasi tangkap tangan digelar.

”Dia berpengalaman dan mampu menyemangati tim. Inovasinya cukup banyak, antara lain teknik-teknik di lapangan bersama tim,” kata Basaria.

Basaria berharap kinerja dan pola kerja di KPK dapat diterapkan Heru di instansi barunya. Basaria membuka peluang kerja sama KPK dan BNN mengantisipasi pidana korupsi yang mungkin dalam penanganan narkoba atau peredaran narkoba.

Hingga kemarin, Kepala Humas BNN Komisaris Besar Sulistiandriatmoko belum dapat informasi serah terima jabatan.(NDY/WAD/IAN/JOG/DD12)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*