Bawaslu Usir Komisioner KPU Sumut dari Persidangan

Sidang sengketa gugatan pasangan Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pakar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Atmajaya, Dr W Riawan Tjandra, semakin memanas, Rabu (28/2). Majelis musyawarah akhirnya mengusir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Benget Silitonga.

Medan, Baranews.co – Sidang sengketa gugatan pasangan Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari pakar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Atmajaya, Dr W Riawan Tjandra, semakin memanas, Rabu (28/2). Majelis musyawarah akhirnya mengusir Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Benget Silitonga.

Pengusiran terhadap Benget Silitonga oleh pimpinan persidangan Hardy Munthe karena menyela saat majelis Syafrida R Rasahan meminta pendapat saksi ahli terkait administrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk tentang ijazah JR Saragih yang menjadi objek sengketa gugatan. Sebab, ada dua surat berbeda dari Kepala Dinas Pendidikan DKI dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Saat mendengar pertanyaan itu, Benget Silitonga langsung mengajukan keberatan.

“Kami keberatan majelis. Saksi ini saksi ahli, bukan saksi fakta,” ujar Benget. Saat itu, Hardy Munthe meminta Benget untuk menunggu sebentar, dan mendengarkan keterangan saksi. Namun, Benget tetap berbicara.

Kondisi ini membuat Hardy Munthe langsung mengusir Benget agar keluar dari ruangan tersebut. Awalnya, Benget menolak atas pengusiran itu. Namun, Hardy Munthe tetap meminta orang bersangkutan agar meninggalkan ruangan.

Pimpinan majelis ini menganggap bahwa Benget seakan berupaya menghalangi majelis sidang dalam mengambil keterangan dari saksi ahli. “Anda sudah diperingatkan satu kali. Sekarang saudara dikeluarkan dari ruangan ini,” tegas Hardy Munthe. Setelah itu, sidang kembali dilanjutkan tanpa menyertakan Benget Silitonga.

Menurut Benget, majelis sidang musyawarah dari penyelesaian sengketa tersebut, sudah menggiring Riawan Tjandra dalam kapasitas sebagai saksi ahli menjadi saksi fakta. Seharusnya, saksi ahli dimintai keterangan sebatas persoalan administrasi, dan bukan digiring dalam menimbang perihal dokumen JR Saragih. Oleh karena itu, Benget memprotes sikap majelis sidang sengketa tersebut.

“Kami sudah menghadirkan saksi fakta dan dari pihak pemohon pun sudah melakukan hal sama dalam persidangan sebelumnya. Jika saksi ahli dicecar seolah menjadi saksi fakta, maka saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan sebelumnya menjadi tidak memiliki makna,” sebutnya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*