Pengadilan Jerman Izinkan Pemerintah Kota Terapkan Pelarangan Mobil Diesel

Ilustrasi (Sumber: dw.com)

Pemerintah Jerman selama ini menolak memberlakuakn larangan kendaraan diesel, karena tekanan lobby otomotif yang sangat berpengaruh. Aktivis lingkungan sejak lama menuntut larangan kendaraan diesel.

Baranews.co – Pengadilan Tatausaha Federal Jerman, Bundesverwaltungsgericht, hari Selasa (27/2) memutuskan bahwa pemerintahan kota dapat menetapkan larangaan mobil bermesin diesel memasuki kawasan tertentu.

Pemerintah Jerman saat ini mendapat tekanan dari Uni Eropa untuk menanggulangsi polusi udara di kawasan perkotaan dan menerapkan aturan yang lebih ketat. Namun Jerman menolak memberlakukan larangan kendaraan diesel karena tekanan lobby industri mobilnya yang sangat berpengaruh.

Sebelumnya pemerintah jerman mengusulkan agar kota-kota memberlakukan tarif angkutan umum gratis, untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalanan. Namun walikota lima dareah yang dipilih sebagai kawasan model menolak gagasan tersebut.

Gugatan aktivis lingkungan

Organisasi lingkungan Jerman, Deutsche Umwelthilfe (DUH), lalu mengajukan gugatan terhadap kota Stuttgart dan Düsseldorf dengan alasan, pemerintahan lokal tidak melakukan hal yang cukup untuk menanggulangi polusi udara. Angka polusi di kedua kota itu memang sering sangat tinggi, jauh melebihi tingkat polusi yan diijinkan.

Pengadilan Stuttgart lalu memutuskan, larangan kendaraan diesel adalah cara yang „paling efektif” untuk memperbaiki kualitas udara di kawasan perkotaan. Sedangkan Pengadilan di Düsseldorf menyatakan, larangan kendaraan harus „diperiksa secara serius” untuk mengurangi polusi udara.

Pemerintah Jerman berpendapat, kota-kota tidak bisa memberlakukan larangan kendaraan diesel tanpa adanya undang-undang federal. Namun Bundesverwaltungsgericht sekarang menegaskan, otoritas kota dapat melarang operasi kendaraan tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas udara.

Pengguna kendaraan khawatir larangan diesel diberlakukan

Bundesverwaltungsgericht memang tidak menyatakan, bahwa larangan kendaraan diesel harus diterapkan. Pengadilan itu hanya mengklarifikasi wewenang pemerintahan lokal.

Jutaan pengguna mobil diesel dan dunia bisnis selama ini menunggu dengan cemas putusan dari Bundesverwaltungsgericht. Banyak yang khawatir, mereka tidak bisa lagi menggunakan mobilnya masuk ke kawasan tertentu. Sementara ini, mobil di Jerman mendapat sticker kelayakan lingkungan yang menunjukkan tingkat emisi kendaraannya.

Kebanyakan perusahaan memang membeli mobil diesel sebagai kendaraan dinas karena harga bahan bakarnya lebih murah daripada bensin biasa. Banyak pemilik kendaraan diesel yang khawatir, harga kendaraan mereka akan jatuh dengan adanya putusan dari Bundesverwaltungsgericht.

Bagaimanapun, pemerintah Jerman harus melakukan sesuatu untuk memenuhi tuntuan Uni Eropa, agar Jerman mereduksi tingkat polisi di kawasan perkotaan. [hp/(dpa, afp, rtr)/dw.com/swh].

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*