INDONESIA-ARAB SAUDI: Kadang Kami Merasa Dianggap seperti PJTKI

Ilustrasi (Sumber: Nasional Tempo.co).

Sebelum moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia diberlakukan pada tahun 2011, Arab Saudi merupakan negara tujuan kedua terbesar bagi TKI setelah Malaysia. Setelah hampir tujuh tahun, WNI yang datang ke Arab Saudi untuk bekerja—termasuk ilegal—terus berlangsung.

Untuk mengetahui situasi di negeri itu saat ini, Kompas mewawancarai Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel di Jakarta, pertengahan Februari ini.

Berapa sebenarnya jumlah WNI di Arab Saudi?

Ini seperti ayat mustasyabihat, hanya Allah SWT yang tahu. Kami sering kali mendata, ternyata selalu masuk data baru. Banyak WNI tidak pernah melapor ke KBRI dan KJRI saat datang (ke Arab Saudi). Tidak jelas mereka kerja di mana, majikannya siapa, berapa gajinya. Mereka baru melapor saat ada masalah. Banyak yang datang dengan visa ziarah, berlaku 90 hari. Lalu diubah menjadi iqamah (izin tinggal) menjelang masa berlaku visa ziarah habis. Iqamah bisa satu tahun, bisa lima tahun. Kadang sampai paspor habis, iqamah masih berlaku.

Malah ada teman-teman Indonesia memakai kaus yang disablon (huruf) WNIO. Warga Negara Indonesia Ora Jelas, WNI Ora opo-opo. WNIO itu sebutan untuk yang tinggal ilegal. Repot, ilegal malah bangga.

Kadang kami juga seperti penagih utang. Kerjanya menagih gaji pekerja Indonesia yang tidak dibayar.

Bagaimana reaksi Arab Saudi dan WNI di sana soal moratorium pengiriman TKI?

Bagi WNI, mereka malah senang. Bahkan, mereka sering meminta moratorium jangan dicabut. Soalnya sekarang susah mencari tenaga kerja Indonesia. Jadi, mereka bisa menawar dengan harga paling tinggi. Orang Arab suka pekerja Indonesia. Minimal bisa mengajar anak-anak surat pendek, seperti Al Fatihah, Al Ikhlas. Orang Indonesia bersih-bersih.

Bagi orang Arab, kadang kami (KBRI) dianggap seperti PJTKI (penyalur jasa tenaga kerja Indonesia). Setiap kali bertemu, mereka selalu tanya: Pak Dubes, ada pekerja tidak?

Bagaimana kondisi Arab Saudi terkait penangkapan pangeran dan ketegangan kawasan?

Jangan dianggap Arab Saudi seperti Indonesia. Ditangkap di Jakarta, ributnya sampai ke ranting di kecamatan. Para pangeran itu tidak punya akar sampai ke bawah. Warga menganggap itu keributan dalam keluarga. Para pangeran itu memang masih dalam satu keluarga besar.

Bagaimana soal hukuman mati yang mengancam WNI?

Hukuman itu bagian dari sistem hukum di sana. Tidak ada yang bisa membatalkan. Keponakan raja saja dieksekusi. Hal yang bisa membatalkan hanya pemaafan dari keluarga korban. KBRI berusaha melakukan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan WNI yang terancam hukuman mati.

Jika gagal di sidang pertama, kami mengajukan banding, kasasi, sampai peninjauan kembali. Kalau tidak bisa juga, kami mencoba mencari pemaafan dari keluarga.

Kami juga memanfaatkan celah hukum: eksekusi bisa dilakukan kalau semua sudah jelas. Jadi, tugas kami mencari cara supaya kasus yang terlihat sudah jelas menjadi tidak jelas. (KRIS RAZIANTO MADA)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*