DPR Hambat Demokrasi

Ilustrasi (Sumber: Nasional Kompas)

Langkah mundur demokrasi terjadi melalui  revisi  UU Nomor 17 Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Melalui revisi itu, DPR membuat dirinya semakin tidak dipercay

JAKARTA, Baranews.co – Munculnya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hasil revisi yang memperkuat kewenangan dan imunitas bagi anggota DPR menunjukkan adanya kemunduran besar dalam demokrasi di Indonesia. Hasil revisi UU MD3 menunjukkan niat DPR untuk berkuasa tanpa batas dan kontrol publik.

Hal yang lebih ironis, niat DPR tersebut muncul di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga itu. Selain sejumlah anggota DPR harus berurusan dengan hukum, kinerja lembaga itu juga belum optimal.

”Apa yang terjadi dengan revisi UU MD3 itu adalah pembusukan institusi. Rakyat tak hanya makin tidak percaya kepada DPR, tetapi juga dapat menjadi tidak percaya kepada demokrasi,” kata J Kristiadi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Selasa (13/2).

Melalui UU MD3 hasil revisi yang pada Senin lalu telah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU, DPR antara lain membuat peraturan bahwa penegak hukum yang akan meminta keterangan anggota DPR terkait kasus hukum harus ada pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD juga berwenang mengambil langkah hukum terhadap mereka yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. DPR juga dapat melakukan pemanggilan paksa dengan ancaman sandera.

Sejumlah elemen masyarakat menolak adanya ketentuan itu. Sejumlah mahasiswa anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Serang, Banten, kemarin, menggelar aksi dengan mulut ditutup di depan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Dalam aksi itu, mereka membawa sejumlah poster.

”Jika sekarang ada kesan anggota DPR ingin memiliki imunitas yang berlebihan dan antikritik, itu sangat tidak demokratis dan tidak berpihak pada penegakan hukum. Demokrasi mengajarkan tertib hukum, bukan kekebalan hukum,” kata Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan, revisi UU MD3 tersebut telah menyeret Indonesia ke era kegelapan demokrasi. DPR telah kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi serta hak masyarakat sipil karena mereka secara bersama-sama telah membunuh demokrasi di Indonesia. ”Ternyata politikus kita ingin berkuasa tanpa batas,” ujarnya.

Menanggapi aksi-aksi ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, mekanisme pengesahan revisi UU MD3 sudah sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. ”Jika ada yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga mempersilakan mereka yang tidak setuju terhadap ketentuan yang ada di UU MD3 hasil revisi untuk membawanya ke MK. Menurut dia, sejumlah ketentuan dalam UU MD3 hasil revisi, seperti penghinaan terhadap parlemen, juga ada di negara lain.

Revisi internal

Sebagai konsekuensi atas munculnya sejumlah ketentuan baru di UU MD3 hasil revisi, DPR akan mengubah peraturan internalnya. Revisi yang menurut rencana dilakukan Maret nanti itu antara lain dilakukan terhadap Peraturan DPR No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik, serta Peraturan DPR No 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, revisi peraturan internal DPR itu untuk memperjelas sejumlah pasal di UU MD3 hasil revisi.

Sejumlah hal yang perlu diperjelas, kata Arif, misalnya, definisi dan batasan tindakan yang dikategorikan merendahkan kehormatan DPR. Selain itu, juga definisi dan contoh alasan yang sah untuk tidak memenuhi panggilan DPR tanpa perlu harus menerima kemungkinan disandera.

Ketua MKD dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD tak akan asal melaporkan seseorang atau kelompok ke polisi karena mengkritik DPR. ”Jika kritiknya membangun dan memang ada dasar ilmiah, misalnya survei yang menyatakan DPR sebagai lembaga terkorup dan itu ditulis media, maka tak masalah,” katanya.

Dasco menekankan, persetujuan tertulis dari Presiden dan pertimbangan dari MKD tidak berlaku untuk tiga kasus, yaitu jika anggota DPR bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, serta jika kasusnya tindak pidana khusus.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta mengatakan DPD tidak pernah mengusulkan penambahan satu kursi wakil ketua DPD dalam revisi UU MD3. ”Itu dari Baleg DPR yang membuat,” katanya. (REK/GAL/APA/WER/BAY/AGE/DD14/MHD/MDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*