SEJARAH YOGYAKARTA: Pluralisme dan Multikulturalisme yang Berakar Kuat

Trotoar di sisi timur Jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (14/4/2016) petang. (Sumber: KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO).

Oleh: BAMBANG SIGAP SUMANTRI

Mengapa di Yogyakarta bisa terjadi penyerangan gereja sedemikian brutal sehingga melukai umat dan pastor? Apakah peristiwa ini tidak akan terulang lagi? Mengapa yang diserang sebuah gereja kecil di pinggir kota? Benarkah sikap intoleransi makin berkembang?

Rentetan pertanyaan masyarakat itu dilontarkan terkait kondisi Yogyakarta, tepatnya Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah kepemimpinan gubernur yang juga Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X.

Penyerangan terhadap Gereja Santa Lidwina di Dusun Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Minggu (11/2), mengejutkan karena letak tempat ibadah itu sebenarnya cukup terpencil, bukan di daerah perkotaan.

Di sebelah barat, berjarak kira-kira setengah kilometer, ada jalan bernama Jalan Siliwangi, sebelumnya disebut Jalan Lingkar Luar Barat.

Jalan tersebut berubah nama pada Agustus 2017. Salah satu pertimbangan mengubah nama menjadi Jalan Siliwangi ialah untuk membangkitkan semangat persatuan bangsa.

Yogyakarta sudah sejak lama menunjukkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang pluralis, multikultur, dan menghargai pahlawan dari daerah lain.

Yogyakarta sudah sejak lama menunjukkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang pluralis, multikultur, dan menghargai pahlawan dari daerah lain.

Pluralisasi di Yogyakarta berawal pada 1901, ketika kolonialisme Belanda menjalankan politik etis kepada negara jajahannya.

Wujudnya antara lain memperbaiki pendidikan rakyat Indonesia kendati sebenarnya semua itu juga dalam kerangka kepentingan penjajah untuk mencari tenaga administrasi kolonialis.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Umat Muslim juga ikut membersihkan Gereja Santa Lidwina, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (12/2), yang menjadi sasaran penyerangan sehari sebelumnya.

Berkat perubahan kebijakan itu, tahun 1907 jumlah sekolah tercatat ada 75, yang tersebar di Kota Yogyakarta 51 sekolah, Gunung Kidul 12, dan Kulon Progo 12 sekolah.

Inspektur sekolah diangkat oleh sultan, masing-masing R Bekel Soeriodipoero  untuk Kabupaten Sleman, Kalasan, dan Kulon Progo, serta Raden Rio Poerbaningrat.

Pada kuartal akhir 1907, di dalam wilayah Kadipaten Pakualaman di Temon, Kulon Progo, didirikan sekolah putri dengan 26 murid.

Pada tahun 1930, jumlah sekolah di Yogyakarta berkembang menjadi 162 yang diusahakan oleh pihak swasta, 61 di antaranya diusahakan oleh missie, 15 oleh zending, dan 72 oleh Muhammadiyah.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial sebanyak 278, tersebar di Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman.

Pemberantasan buta huruf juga menjadi kegiatan penting dengan munculnya sekolah-sekolah ABC, yang terutama menjadi Pakempalan Kawulo Ngayogyakarto (PKN) di bawah pimpinan BPH Soerjodiningrat. Jumlah murid sekolah ABC tercatat 8.672 laki-laki dan 867 wanita.

Sementara itu, berdasar data statistik sekolah di Yogyakarta 31 Desember 1924, gambaran mengenai perimbangan sekolah swasta dan pemerintah tampak makin jelas.

Dari 70 sekolah yang terdapat di Yogyakarta, 30 sekolah pemerintah kolonial, 7 sekolah Katolik, 9 sekolah netral, 9 sekolah Protestan, 6 Muhammadiyah, 2 Budi Utomo, 1 Taman Siswa, 2 Adhidharmo, 3 sekolah Islam lainnya, dan sekolah Tionghoa.

Masyarakat Yogyakarta sudah sejak lama mengenal apa yang disebut dengan pluralisme.

Munculnya berbagai sekolah swasta yang mempunyai perbedaan landasan ideologi serta perluasan sekolah pemerintah kolonial telah memberikan banyak makna pada perkembangan Yogyakarta.

Dengan demikian, masyarakat Yogyakarta sudah sejak lama mengenal apa yang disebut dengan pluralisme, antara lain dimulai dengan berdirinya berbagai sekolah yang mempunyai landasan berbeda-beda, yakni Islam, Protestan, Katolik, dan nasionalis.

Multikulturalisme
Perang Jawa atau Perang Diponegoro mengakibatkan kerugian sangat besar di kalangan istana. Pada tahun 1833 utang para bangsawan Keraton Yogyakarta diperkirakan mencapai 300.000 gulden.

Situasi keuangan di Yogyakarta menjadi begitu tak tertahankan lagi sehingga pemerintah kolonial terpaksa mengeluarkan segala bentuk pinjaman.

Untuk mengurangi bantuan keuangan Belanda bagi Yogyakarta, pemerintah kolonial memutuskan untuk mereorganisasi dana Keraton Yogyakarta.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Tradisi Grebeg Syawal Abdi Dalem membawa gunungan keluar dari Pagelaran Keraton Yogyakarta menuju Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dalam acara tradisi Grebeg Syawal, Senin (26/6/2017). Tradisi yang digelar setiap tanggal 1 Syawal dalam penanggalan Hijriah ini merupakan salah satu simbol pemberian sedekah dari Raja Keraton Yogyakarta kepada rakyatnya.

Residen JJ Hasselman menemukan keuangan Keraton dalam keadaan membingungkan saat tiba di Yogyakarta tahun 1851. Pembayaran gaji para abdi dalem sangat tidak teratur dan para pengawal pribadi Sultan belum digaji selama berbulan-bulan.

Perang Jawa dalam istilah P Careyn adalah perang yang meletus bukan pada waktu krisis, tetapi justru pada waktu pembangunan berjalan pesat.

Yang terjadi bukanlah pemberontakan petani yang tercetus karena kelaparan dan kesengsaraan, tetapi pemberontakan terencana yang dikobarkan oleh beberapa bangsawan dan secara sadar didukung oleh sebagian elite pedesaan.

Pemberontak jelaslah tidak senang melihat semakin kuat cengkeraman bangsa Eropa, tetapi mereka juga sama jengkelnya terhadap kesewenang-wenangan para bawahan Sultan yang makin rakus terhadap surplus pertanian. (Vincent JH Houbens, Keraton dan Kompeni, Bentang, Yogya, 1994)

Di tempat-tempat tertentu di Jawa Tengah, perang itu berlangsung sengit. Produksi pertanian amat merosot, disertai penurunan sementara dari jumlah penduduk, tetapi tidak terjadi perombakan struktur sosial. Lebih dari itu, perang membawa perubahan penting dalam satu hal.

Mulai tahun 1830 pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia (Jakarta) itu meluas ke seluruh pulau dan berfungsi berdampingan dengan pemerintahan Yogyakarta dan Solo yang lama.

Secara sosiologis, perkembangan politik dan ekonomi itu telah mengenalkan nilai-nilai multikulturalisme dalam masyarakat Yogyakarta.

Gerak-gerik Keraton Kesultanan diawasi dengan ketat oleh Belanda yang kemudian membentuk pasukan bernama schutterij, pasukan Belanda dengan tugas mengawasi gerak-gerik Sultan.

Adanya pasukan-pasukan itu memerlukan kemampuan organisasi dan kepandaian tertentu yang waktu itu belum dirasakan benar keperluannya. (Abdurrachman Surjomihardjo, Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta 1880-1930, Yayasan Untuk Indonesia, Jakarta)

Munculnya tatanan dan pekerjaan baru tersebut bagi penduduk secara tidak langsung mendorong pertumbuhan kota.

Secara sosiologis, perkembangan politik dan ekonomi itu telah mengenalkan nilai-nilai multikulturalisme dalam masyarakat Yogyakarta ketika bangsa Tionghoa makin banyak berdatangan menempati sudut-sudut kota terutama yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi kota (pasar).

Tahun 1885, menurut catatan anggota parlemen Belanda, Van Kol, jumlah penduduk Yogyakarta 72.000 jiwa, di antaranya terdapat 4.200 Tionghoa dan 1.400 orang Eropa.

Sejak gempa bumi tahun 1867, sebuah bencana yang makin menyengsarakan rakyat karena dampak Perang Diponegoro belum pulih, permukiman Tionghoa mulai menyebar. Ada yang di Ketandan, Gandekan, Ngabean, Adiwinatan, Suranatan.

Di Gondomanan didirikan kelenteng di antara rumah-rumah Eropa. Dari pabrik es Patuk ke utara terdapat permukiman Tionghoa sampai dekat jalan kereta api di sebelah barat Tugu.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sejumlah biksu melakukan tradisi pindapata di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (9/5/2017). Tradisi pengumpulan makanan dari warga untuk para biksu tersebut merupakan bagian rangkaian kegiatan menyambut hari raya Waisak. Menurut panitia penyelenggara, pindapata pada hari itu merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Jalan Malioboro.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak tokoh Tionghoa yang aktif dalam pergerakan sosial. Mereka juga mempunyai hubungan yang baik dengan elite Keraton.

Watak multikultur dan plural ini menarik banyak orang untuk berdatangan mengadu nasib ke DI Yogyakarta. Mereka tidak hanya bersekolah, berdagang, tetapi juga meniti karier sebagai pejabat pemerintahan.

Pemerintah daerah tidak membeda-bedakan asal-usul orang dalam penentuan pejabat. Mereka lantas banyak yang betah dan menetap di Yogyakarta dan sekitarnya.

Pemerintah daerah tidak membeda-bedakan asal-usul orang dalam penentuan pejabat.

Tahun 1998, saat kota lain terbakar dan porak poranda dilanda kerusuhan reformasi, Yogyakarta mampu mempertahankan keistimewaannya sebagai daerah pluralis yang aman.

Sultan Hamengku Buwono X bahkan memimpin satu juta rakyat Yogyakarta di Alun-alun Utara tanpa tumpah darah, tanpa ada toko atau bangunan yang rusak. Justru waktu itu terjadi jalinan komunikasi yang baik antarmasyarakat berbeda ras, suku, dan agama.

Dengan prestasinya sebagai Indonesia mini yang terjaga kerukunannya, sejumlah kelompok masyarakat selalu ingin menggoyang Yogyakarta. Jika Yogyakarta terguncang, dampak secara nasional pasti akan besar. Yogyakarta menjadi barometer.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Wisatawan mengunjungi Jalan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (26/3/2017). Libur akhir pekan yang berdekatan dengan libur hari raya Nyepi menghadirkan peningkatan jumlah wisatawan di berbagai obyek wisata di Yogyakarta.

Yogyakarta tak bisa lepas dari fenomena nasional yang sedang terjadi sekarang, yaitu fanatisme agama berlebihan yang membuat kehidupan masyarakat terfragmentasi.

Hal tersebut sudah dimulai sejak 2008, sekelompok massa menurunkan atribut masjid Akhmadiyah yang terletak di sebelah timur Stadion Kridosono. Padahal, masjid tersebut sudah berdiri puluhan tahun dan tak pernah mendapat gangguan apa-apa.

Tahun-tahun berikutnya, Yogyakarta menjadi tak nyaman bukan hanya makin padat lalu lintasnya, masyarakatnya makin terkotak-kotak.

Sejarah keistimewaan Yogyakarta adalah sejarah keistimewaan bersatunya rakyat dan raja dalam menghadapi peristiwa penting.

Kalau dulu mahasiswa kos-kosan tak dibeda-bedakan, kini pemilik kos banyak yang mensyaratkan agama tertentu untuk dapat menyewa kamar. Hal-hal semacam ini berkembang karena dibiarkan, tidak diatur.

Lima tahun terakhir ini, soal suksesi Keraton Yogyakarta juga mulai menjadi masalah yang rawan. Konsentrasi Sultan Hamengku Buwono X menjadi terpecah karena harus memikirkan konflik yang ada di dalam Keraton.

Dalam konstelasi seperti sekarang ini, banyak pihak yang mengingatkan Sultan sebagai Raja dan Gubernur DIY harus bersikap tegas dan mengayomi seluruh masyarakat.

Belajar dari sejarah rakyat Yogyakarta yang mempunyai akar multikulur, pluralis, dan watak penuh toleransi, sebenarnya Sultan mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak tegas. Sejarah keistimewaan Yogyakarta adalah sejarah keistimewaan bersatunya rakyat dan raja dalam menghadapi peristiwa penting. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*