Citra Polri Dipertaruhkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Sumber: ARIS SETIAWAN YODI UNTUK KOMPAS)

Dua perwira tinggi Polri diusulkan menjadi penjabat gubernur. Usulan dengan  pertimbangan keamanan itu mempertaruhkan citra dan netralitas Polri di pilkada.

JAKARTA, Baranews.co – Stabilitas keamanan menjadi pertimbangan utama Kementerian Dalam Negeri mengusulkan dua perwira tinggi aktif kepolisian sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua perwira tinggi yang diusulkan itu adalah Asisten Operasi Kepala Polri Inspektur Jenderal M Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara. Mereka akan menjabat setelah gubernur di dua provinsi itu mengakhiri jabatannya, Juni mendatang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (25/1), di Jakarta, mengatakan, pengajuan itu adalah kebijakan yang lumrah.

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA

Inspektur Jenderal Muchamad Iriawan.

 

Kemendagri, katanya, pernah menempatkan Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang sebelumnya Deputi Bidang Ideologi Badan Intelijen Negara, sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur Aceh saat pilkada lalu. Irjen Carlo B Tewu juga pernah menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat pada akhir 2016. Saat dilantik sebagai penjabat gubernur Sulbar, Carlo bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Tjahjo, pengalaman dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat membuat Kemendagri mengusulkan Iriawan dan Martuani sebagai penjabat gubernur.

Tjahjo menuturkan, sejumlah pejabat eselon I di Kemendagri saat ini masih berstatus plt. Sementara yang dapat diusulkan sebagai plt atau penjabat gubernur adalah pejabat tetap di kementerian dan berada pada jenjang eselon I.

Pengusulan Iriawan dan Martuani ini dimungkinkan karena dalam Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah disebutkan, penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, saat menjadi penjabat gubernur Jabar dan Sumut, Iriawan dan Martuani tidak akan dimutasi dari jabatan mereka saat ini di Polri. Pasalnya, mereka hanya jadi penjabat.

Dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan, setiap anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oleh karena Iriawan dan Martuani hanya menjadi penjabat, menurut Martinus, mereka tak perlu pensiun.

Dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri disebutkan, setiap anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Bukan alat politik

Namun, pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, berpendapat, meski hanya jadi penjabat, Iriawan dan Martuani dapat disebut melanggar UU jika mereka tak pensiun. Sebab, fungsi kepolisian bukan sebagai alat politik, melainkan alat negara yang berperan sebagai penegak hukum.

”Penunjukan itu bisa berisiko masyarakat dan kontestan pilkada lain menilai Polri terseret ke ranah politik praktis. Hal ini juga dapat memengaruhi netralitas Polri dalam pengamanan pilkada,” kata Bambang.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng juga menilai, langkah Kemendagri mengusulkan dua perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur tidak tepat. Pemilihan penjabat gubernur tidak bisa hanya berpedoman pada pengamanan pilkada, tetapi harus lebih mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman dalam tugas pemerintahan. Pasalnya, penjabat juga punya kewenangan, seperti mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Langkah Kemendagri mengusulkan dua perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur tidak tepat.

”Untuk mewujudkan pilkada aman dan lancar tidak perlu penjabat dari aparat keamanan. Polri dan TNI telah punya satuan yang bertugas menjamin keamanan pilkada,” katanya sembari meminta Kemendagri mengkaji ulang rencana itu. (SAN/MHD)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*