Peta Koalisi Mulai Terbaca

Ilustrasi (Sumber: kpud-madinakab.go.id).

Semua partai politik dan  penyelenggara pemilu harus bekerja lebih keras  menyelesaikan verifikasi faktual guna mengikuti Pemilu 2019. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, Kompas Komisi Pemilihan Umum akan berkonsultasi dengan DPR untuk membuka kemungkinan menggeser batas waktu penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 dari yang seharusnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang berarti 17 Februari 2018. Pasalnya, KPU kini harus melakukan verifikasi faktual di semua daerah terhadap 12 parpol peserta Pemilu 2014. Meski demikian, waktu pemungutan suara pemilu tidak berubah yakni 17 April 2019.

Langkah itu direncanakan KPU setelah Mahkamah Konstitusi, dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Kamis (11/1), di Jakarta, membatalkan frasa ”yang telah ditetapkan” dalam Pasal 173 Ayat (1), serta menyatakan Pasal 173 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 173 Ayat (1) berbunyi ”Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU”. Sementara pada Pasal 173 Ayat (3) disebutkan ”Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu”.

Akibat dari putusan MK tersebut, 12 parpol peserta Pemilu 2014 juga harus diverifikasi oleh KPU untuk mengikuti Pemilu 2019.

Peta koalisi

Dalam putusannya, kemarin, MK juga menyatakan, penerapan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK itu membuat parpol wajib berkoalisi untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019. Pasalnya, apabila mengacu pada perolehan hasil Pemilu Legislatif 2014, tidak ada parpol yang mencapai syarat besaran ambang batas itu, yaitu 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. PDI Perjuangan selaku partai pemenang di Pemilu Legislatif 2014 hanya mendapat 18,95 persen suara.

Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, peta komunikasi koalisi sudah mulai terbentuk sejak pembahasan RUU Pemilu dalam menyikapi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Ormas.

Peta koalisi itu terbagi dua. Koalisi pertama adalah gabungan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain itu, ada koalisi partai bukan pendukung pemerintahan, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Amanat Nasional (PAN), yang sebenarnya bagian dari partai pemerintah, belakangan cenderung dekat ke koalisi ini. Adapun Partai Demokrat cenderung menjadi penyeimbang.

”Jadi, kemungkinan muncul dua pasangan calon yang saling berhadapan di Pemilihan Presiden 2019,” kata Amali.

Pendapat berbeda

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan, penerapan ambang batas pencalonan presiden telah sesuai dengan desain konstitusi, yakni sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 6a Ayat (2) dan Pasal 6a Ayat (3) UUD 1945. Pasal itu menyatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Dua pasal di dalam UUD 1945 itu pada dasarnya mendorong parpol untuk berkoalisi atau membentuk kerja sama dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

”Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara parpol atau gabungan parpol pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik,” tutur Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Namun, dua dari sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Menurut Suhartoyo dan Saldi Isra, ambang batas pencalonan presiden merampas hak konstitusional parpol untuk mengajukan calon presiden. Sesuai dengan amanat konstitusi, setiap parpol yang mengikuti pemilu berhak untuk mengajukan capres.

Sebagai salah satu pemohon uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu, Efendi Gazali menyesalkan mengapa tidak ada satu pun argumentasi di dalam permohonannya yang dipertimbangkan oleh hakim. ”Saya belum mendapatkan penjelasan mengapa saya sebagai warga negara tidak diberi tahu bahwasanya suara yang saya berikan pada tahun 2014 akan digunakan sebagai landasan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019,” kata Effendi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, putusan MK yang membuat semua parpol harus diverifikasi menjadikan pihaknya harus menyesuaikan waktu sejumlah tahapan pemilu. Namun, dia memastikan, waktu pemungutan suara untuk Pemilu 2019 tidak akan berubah, yaitu pada 17 April 2019. (APA/REK/GAL/AGE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*