Cerita KPK soal Komitmen Anti-korupsi yang “Manis di Bibir”

Warga menempelkan surat harapan tentang anti-korupsi dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). ACFFest telah diselenggarakan sejak 2013, dengan menjaring para sineas muda yang memproduksi film bertemakan anti-korupsi.(Sumber: kompas.com/TRIBUNNEWS / DANY PERMANA)

JAKARTA, Baranews.co – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, KPK sering menemukan komitmen pemberantasan korupsi yang tak serius oleh sejumlah pihak, terutama pejabat daerah.

Di sektor pencegahan, KPK melakukan upaya pendekatan dengan menyambangi satu persatu daerah di Indonesia.

KPK ingin memastikan bahwa pejabat daerah setempat memiliki komitmen yang sama untuk memerangi korupsi.

Nyatanya, masih ada kepala daerah atau pejabat setempat yang tertangkap melakukan korupsi. Padahal, KPK pernah menyambangi daerah tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah (KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

“Bicara kami komitmen, dukung pemberantasan korupsi. Tapi diam-diam yang terjadi sebaliknya,” ujar Febri di kantor ICW, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Febri mencontohkan kasus tangkap tangan di Jambi, akhir November 2017.

KPK menangkap Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan, Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin, serta seorang aggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono.

Mereka diduga terlibat suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Pemprov Jambi 2018.

Dari tangan mereka, KPK mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 4,7 miliar.

Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar dari pihak Pemprov Jambi untuk ‘uang ketok’ pengesahan RAPBD Pemprov Jambi Tahun 2018 di DPRD Jambi.

“Bukan hanya proses pengesahan, tapi agar anggota DPRD datang ke rapat ada uang ketoknya,” kata Febri.

Padahal, seminggu sebelum OTT dilakukan, Pimpinan KPK bertandang ke Provinsi Jambi dalam rangka menghadiri acara yang digelar Pemerintah Provinsi.

Pada acara itu, hadir pula Pimpinan DPRD Jambi dan pejabat Pemprov. Saat itu, Pimpinan KPK menyampaikan agar pengesahan APBD dilakukan dengan cara yang benar.

Hampir semua peserta sepakat dengan pernyataan tersebut, bahwa mereka memiliki komitmen, bahkan ada pakta integritas.

“Ini tantangan betapa banyak kita hadapi pejabat yang kalau kita lihat berdiri di kepalsuan,” kata Febri.

Febri mengatakan, untuk menumpas korupsi, bukan hanya membutuhkan peran KPK. Upaya KPK tersebut bisa berhasil jika dibarengi dengan komitmen utuh pembenahan di semua sektor.

“Kalau punya niat baik, distribusi kesejahteraan lebih adil pada masyarakat. Bukan hanya orang-orang yang ambil keputusan saja,” kata dia. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita/kompas.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*