Susi Ajak Semua Pihak “Move On” dari Masalah Penenggelaman Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama jajarannya saat menyampaikan kinerja 2017 dan rencana 2018 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018). (Sumber: KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA)

JAKARTA, Baranews.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi membahas perihal penenggelaman kapal seperti yang ramai diperbincangkan beberapa hari belakangan.

Menurut Susi, hal itu sudah jelas melalui pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan tetap melakukan hal tersebut sesuai dengan undang-undang.

“Kita move on dari masalah yang tidak perlu. Kemarin, Pak Presiden sudah menjelaskan semuanya,” kata Susi saat ditemui di kantornya, Kamis (11/1/2018) siang.

Menurut Susi, jajarannya akan menyampaikan apa saja capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2017.

Baca juga: Jokowi Tanggapi Silang Pendapat JK, Luhut, dan Susi soal Penenggelaman Kapal

Dia juga menegaskan, banyak yang sudah dikerjakan pihaknya ketimbang hanya membicarakan soal penenggelaman kapal.

“KKP kerjanya tidak cuma menenggelamkan kapal,” kata Susi.

Mengenai ekspor ikan yang juga jadi perhatian, Susi mengakui memang ada penurunan angka ekspor ikan. Namuun, penurunan itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor negara lain.

“Ekspor ikan kita walaupun turun, lebih baik daripada negara lain,” ujarnya.

Susi hanya menyampaikan pandangan dan harapannya secara singkat. Setelah itu, dia langsung meninggalkan ruangan tanpa memberikan kesempatan pewarta bertanya.

Sebelumnya, masalah penenggelaman kapal kembali mengemuka berawal dari ucapan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Susi tidak menenggelamkan kapal lagi pada 2018.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan hal yang sama dan mengaku sudah menerima banyak komplain dari negara lain karena penenggelaman kapal tersebut.

Susi sebelumnya menuturkan, dirinya hanya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Di sana, ada poin yang mengatur sanksi penenggelaman kapal bagi pelaku pencurian ikan (illegal fishing).

Presiden Joko Widodo juga berpandangan sama dengan Susi. Menurut dia, penenggelaman kapal perlu diteruskan untuk memberikan efek jera. (Andri Donnal Putera/kompas.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*