JERUSALEM: Presiden Jokowi Kecam Keras Langkah AS soal Jerusalem

Presiden Joko Widodo menyampaikan kecaman keras atas pengakuan sepihak pemerintah Amerika Serikat atas Jerusalem sebagai ibukota Israel. Hal ini dinilai mengganggu stabilitas Timur Tengah dan melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, padahal AS juga anggota tetap DK PBB. Saat menyampaikan keterangan ini di Ruang Teratai, Istana Bogor, Bogor, Kamis (7/12), Presiden didampingi (dari kiri ke kanan) Juru Bicara Presiden Johan Budi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Wakil Menteri Luar Negeri M Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana. (Sumber: KOMPAS/NINA SUSILO).

ISTANA BOGOR, Baranews.co – Pemerintah Indonesia mengecam keras sikap Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pemerintah juga akan meminta Menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti sikap ini.

Presiden Joko Widodo, Kamis (7/12) di Ruang Teratai, Istana Bogor, secara tegas mengecam pengakuan sepihak Pemerintah AS tersebut.

”Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945,” ujarnya.

AFP PHOTO/AHMAD GHARAB

Gambar ini diambil dari Bukit Zaitun, 6 Desember 2017. Tampak kota tua Jerusalem dengan masjid ”Dome of the Rock”—sebuah bangunan persegi delapan berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Presiden AS Donald Trump telah mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia merobohkan bangunan diplomasi dan kebijakan luar negeri AS yang telah bertahun-tahun sangat hati-hati tentang status Jerusalem itu.

Pengakuan sepihak pemerintah AS telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Presiden juga meminta Pemerintah AS mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan merencanakan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Pengumuman ini disampaikan Trump, Rabu malam waktu setempat di Gedung Putih, Washington.

Kota Jerusalem

Usaha Mengakhiri Konflik Israel dan Palestina

Untuk menegaskan sikap ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diperintahkan untuk memanggil Duta Besar AS di Indonesia Joseph R Donovan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomunikasi intensif dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam untuk menyikapi masalah ini.

Presiden juga mengatakan akan hadir dalam sidang OKI yang diselenggarakan 13 Desember ini di Istanbul, Turki.

Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah ini akan memperumit upaya perdamaian di Timur Tengah. Retno, Senin (4/12), bahkan telah memanggil Donovan dan menyampaikan sikap Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan negara Palestina.

Retno menegaskan apabila hal itu terjadi, proses perdamaian Palestina-Israel akan berada dalam bahaya. Perdamaian dan stabilitas Timur Tengah pun dalam ancaman gangguan.

Tetap di pihak Palestina

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan Indonesia akan berasa di Pihak Palestina. Penegasan ini disampaikan seiring dengan memanasnya situasi politik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat mengakui Jerusalem aebagai Ibu Kota Israel. Indonesia mengecam langkah AS tersebut karena keputusan itu dilakukan sepihak.

“Posisi Indonesia berada di belakang pihak Palestina. Langkah AS melanggar keputusan PBB, yang menyatakan bahwa soal Jerusalem harus dibicarakan antara Palestina dengan Israel tidak bisa sepihak. AS melakukannya sepihak,” kata Jusuf Kalla usai membuka acara Bali Democracy Forum (BDF) di Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

Posisi Indonesia berada di belakang pihak Palestina. Langkah AS melanggar keputusan PBB, yang menyatakan bahwa soal Jerusalem harus dibicarakan antara Palestina dengan Israel tidak bisa sepihak. AS melakukannya sepihak

Indonesia akan tetap menyuarakan kepentingan rakyat Palestina di forum-forum internasioal seperti Organisasi Kerjasama Islam dan Perserikatan Bangsa Bangsa. Sebelum dan sesudah pengumuman pemerintah AS terkait Jerusalem, posisi Indonesia tetap di pihak Palestina.

Pengakuan AS ataa Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, telah mempengarihi situasi politik dunia. Paling tidak, situasi di Kawasan Timur Tengah memanas. Di Indonesia, kata Kalla, sudah dapat dipastikan akan ada reaksi keras dari masyarakat. Reaksi yang dimaksud paling tidak berupa demonstrasi di Kantor Kedutaan AS. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.

Tidak dapat dihindari, kata Kalla, reaksi keras akan di banyak negara. Sebab reaksi negara-negara yang bersimpati pada perjuangan Palestina, menurut Kalla, merupakan bagian dari demokrasi. Sebagaimana yang terjadi di acara BDF, konflik Palestina-Israel menjadi salah satu hal yang diperbincangkan.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan kepada jurnalis usai membuka acara Bali Democracy Forum di Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Banten, Kamis (7/12).

Radikalisme nyata

Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) juga mengecam keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem.

Menurut Ketua PPIP sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, langkah AS tersebut merupakan bentuk agresi, provokasi, dan radikalisme yang nyata.

”Keputusan tersebut membuka dan membuktikan kedok standar ganda AS selama ini yang tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara berkeadilan. Keputusan tersebut juga akan mematikan proses perdamaian yang telah berlangsung lama dan akan mendorong radikalisasi di kalangan umat Islam sebagai reaksi terhadap radikalisme dan ketidakadilan global yang diciptakan AS,” kata Din.

Keputusan AS membuka dan membuktikan kedok standar ganda AS selama ini yang tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara berkeadilan.

Terhadap Jerusalem, PPIP mengusulkan sebaiknya Jerusalem dibagi dua, yakni Jerusalem Timur untuk Palestina dan Jerusalem Barat untuk Israel. Solusi lain adalah menjadikan Jerusalem sebagai Kota Suci Internasional bagi pemeluk tiga agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam.

Selanjutnya, PPIP mendesak Trump untuk mencabut keputusannya dan mendesak OKI melakukan langkah politik dan diplomatik untuk membatalkan atau mengabaikan keputusan AS tersebut. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*