Pisahkan Politik dan Ekonomi, Presiden Ajak Pengusaha untuk Tidak Menunggu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam Kompas100 CEO Forum bertema “Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas” di Jakarta, Rabu (29/11). (Sumber: KOMPAS/RADITYA HELABUMI).

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha untuk memisahkan urusan politik dan ekonomi. Selain itu, pengusaha juga diajak untuk tidak menunggu dan melihat perkembangan situasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan tahapan pemilihan umum.

Presiden Joko widodo disambut dari kanan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Dirut PLN Sofyan Basir, Menko Perekonomian Darmin NAsution, dan CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama setibanya di Hotel Rafles, Jakarta Untuk membuka Kompas 100 CEO Forum, Rabu (29/11). Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus siap dengan perubahan di era digital.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko widodo disambut dari kanan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Dirut PLN Sofyan Basir, Menko Perekonomian Darmin NAsution, dan CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama setibanya di Hotel Rafles, Jakarta Untuk membuka Kompas 100 CEO Forum, Rabu (29/11). Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus siap dengan perubahan di era digital.

“Sejak 2014 selalu ada pilkada, pilpres, kapan akan kerja kalau menunggu terus? Padahal, angka dan datanya sudah jelas. Mari bekerja memakmurkan dan menyejahterakan negara,” kata Presiden dalam sambutannya pada acara Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (29/11).

didampingi, dari kiri, CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama, Dirut PLN Sofyan Basir dan Menko Perekonomian Darmin NAsution, Presiden Joko widodo memukul gong untuk membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Rafles, Jakarta, Rabu (29/11). Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus siap dengan perubahan di era digital.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Didampingi, dari kiri, CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama, Dirut PLN Sofyan Basir dan Menko Perekonomian Darmin NAsution, Presiden Joko widodo memukul gong untuk membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Rafles, Jakarta, Rabu (29/11). Dalam sambutannya Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus siap dengan perubahan di era digital.

Acara bertema “Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas” itu menghadirkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai narasumber di sesi I. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi menjadi narasumber pada sesi II.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang mengambil tema Kebijakan EKonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang mengambil tema Kebijakan EKonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).

Presiden menanggapi sikap sebagian pelaku usaha yang memilih wait and see terkait penyelenggaraan hajatan politik. Sepanjang 2018, ada 171 pilkada di Indonesia yang dilanjutkan dengan tahapan pemilu.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, serta pengamat ekonomi Tony Prasetiantono selaku moderator (kanan ke kiri) menjadi narasumber dalam sesi pertama Kompas 100 CEO Forum dengan tema Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, serta pengamat ekonomi Tony Prasetiantono selaku moderator (kanan ke kiri) menjadi narasumber dalam sesi pertama Kompas 100 CEO Forum dengan tema Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).

Data yang dimaksud Presiden Jokowi adalah peringkat kemudahan berbisnis yang diterbitkan Bank Dunia, posisi Indonesia naik dari ke-91 pada 2017 menjadi ke-72 pada 2018. Data lain adalah laporan Standard & Poor’s (S&P) yang menyebutkan, peringkat Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- yang berarti Indonesia menjadi negara layak investasi.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang mengambil tema Kebijakan EKonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembukaan Kompas 100 CEO Forum yang mengambil tema Kebijakan EKonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11).

Ekonomi digital

Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan, momentum ekonomi semakin baik. “Apa yang perlu jadi langkah berikutnya memang kompleks, tetapi pada dasarnya peluang bisnis paling besar sekarang ini, pertama di daerah dan kedua di sektor pariwisata dan gaya hidup. Hal ini karena tiga perkembangan, yakni infrastruktur, teknologi, dan globalisasi,” ujarnya.

Terkait ekonomi digital, Rosan P Roeslani menyampaikan, Indonesia berpotensi besar mengembangkan ekonomi digital. Selain populasi 262 juta jiwa, pengguna telepon seluler di Indonesia 371 juta, pengguna aktif media sosial lebih dari 106 juta, dan pengguna internet lebih dari 132 juta. Indonesia juga pengguna internet terbesar kelima di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brasil.

Eko menyatakan, penyaluran dana desa membuka peluang untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan. Anggaran untuk dana desa meningkat dari Rp 20,67 triliun di 2015, menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016 dan Rp 60 triliun untuk tahun ini. Penyerapannya naik dari 82,7 persen (2015) menjadi 97,65 persen (2016) dan tahap I tahun ini 98,41 persen.

Kawal perizinan

Darmin Nasution memaparkan, pemerintah tengah menyelesaikan pembentukan satuan tugas (satgas) di setiap kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Satgas itu bertugas mengawal perizinan investasi yang selama ini terkendala.

“Satgas bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, dan menyelesaikan (perizinan investasi) manakala ada hambatan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, satgas harus lapor ke pusat. Nanti pusat yang akan turun tangan. Kami perkirakan berjalan mulai tahun depan,” kata Darmin.

Di kementerian dan lembaga negara, satgas dipimpin sekretaris jenderal. Adapun di pemerintah daerah-meliputi provinsi, kabupaten, dan kota-dipimpin sekretaris daerah. Sejauh ini, sudah terbentuk satgas di 90 persen instansi pusat-daerah.

Kebijakan ini diinisiasi karena masih banyak keluhan dari para investor saat mengurus perizinan, terutama di daerah. Penyederhanaan perizinan yang dilakukan pemerintah sejak 2015 baru sebatas di pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah memiliki prosedur sendiri. Padahal, banyak perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selama ini, investor kerap terbentur persoalan tanpa ada yang membantu sampai tuntas. Pembentukan satgas ini untuk memastikan ada pihak yang mengawal proses investasi di setiap kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah.

Darmin juga mengungkapkan, pemerintah sedang menyusun perizinan dalam jaringan yang terintegrasi, yang ditargetkan tuntas pada April 2018. “Kami yang akan mengurus apa masalahnya. Jangan dia yang pusing. Ini mengubah paradigma. Kalau tadinya birokrasi (menjadi) tuan besar, maka ke depan birokrasi adalah pelayanan,” kata Darmin.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018, 5,4 persen. Tahun depan, sejumlah tantangan dan peluang membayangi. Kunci untuk menghadapinya adalah sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Pemerintah juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Soal pajak, Sri Mulyani menyatakan, Direktorat Jenderal Pajak akan mengumpulkan penerimaan pajak dengan baik, tanpa mengintimidasi dan menakut-nakuti dunia usaha.

Airlangga Hartarto menyatakan, pertumbuhan sektor industri dalam beberapa tahun terakhir terus membaik. Pada triwulan III-2017, misalnya, pertumbuhan industri di luar migas mencapai 5,49 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06 persen.

Dari aspek negara dengan industri manufaktur bernilai tambah, sebagaimana laporan Organisasi Pembangunan Industri PBB (UNIDO) 2017, Indonesia ada di peringkat ke-9. Posisi ini meningkat konsisten sejak 1990, saat Indonesia di peringkat ke-18.

Artinya, tambah Airlangga, Indonesia tidak sedang mengalami deindustrialisasi. Sebaliknya, trennya malah positif.

Menurut Ignasius Jonan, untuk mendorong infrastruktur sektor energi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi pada 2019 sebesar 99 persen. Saat ini, rasio elektrifikasi 93,08 persen atau melebihi target yang sebesar 92,75 persen. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah penduduk yang mengakses listrik dengan jumlah populasi di suatu wilayah. “Target itu sejalan dengan upaya meningkatkan konsumsi listrik per kapita sambil tetap mempertahankan tarif listrik. Setidaknya, tarif listrik tidak boleh naik dan kalau bisa justru diturunkan,” kata Jonan. (MKN/APO/LAS/NDY)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*