KPK: Hak Imunitas Tidak Bisa Melindungi Orang yang Diduga Korupsi

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11/2017).(Sumber: Kompas.com/Robertus Belarminus)

JAKARTA, Baranews.co – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR RI bukan berarti kebal terhadap hukum.

Pernyataan Febri menanggapi surat yang dikirimkan Ketua DPR RISetya Novanto kepada KPK. Dalam suratnya, Novanto mencantumkan perihal aturan mengenai hak imunitas anggota Dewan yang menjadi dasar baginya mangkir dari pemeriksaan KPK pada hari ini, Senin (13/11/2017).

Novanto mencantumkan aturan Pasal 20A huruf (3) UUD 1945 bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas.

Novanto juga mengutip aturan pada Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan huruf (h) Imunitas.

“Terkait alasan baru yang gunakan hak imunitas atau kekebalan, tentu jangan sampai itu dipahami ada orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan,” kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Baca: Setya Novanto dan Pengacaranya Dilaporkan ke KPK

Febri mengatakan, dalam kasus tindak pidana korupsi, hak imunitas anggota DPR menjadi terbatas.

Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Sumber: konpas.com.TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Hak imunitas anggota DPR hanya terkait pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya.

“Hak imunitas tidak mencakup bisa melindungi orang karena diduga melakukan korupsi atau mengetahui informasi terkait korupsi,” ujar Febri.

Izin Presiden

Pada hari ini, Novanto dipanggil untuk kali ketiga sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Namun, Novanto kembali tak hadir. Ia beralasan bahwa KPK harus mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk dapat memeriksa dirinya.

Alasan ini disampaikan Novanto dalam surat yang dikirimkan ke KPK. Surat itu bertanda kop DPR dan ditandatangani Ketua DPR.

“Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

“Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden,” ujar Febri.

Dalam surat tersebut, lanjut Febri, juga dijelaskan mengenai hak imunitas DPR versi Novanto.

Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus e-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Pemanggilan Novanto sebagai saksi untuk Anang merupakan kali ketiga. Pemanggilan pertama pernah dilakukan KPK pada 30 Oktober 2017.

Namun, pada saat itu Novanto tidak dapat hadir karena sedang melakukan kegiatan kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR.

Karena tidak hadir, KPK kembali memanggil Novanto pada 6 November 2017. Pemanggilannya juga sebagai saksi untuk Anang.

Akan tetapi, bukan Novanto yang muncul, melainkan surat dari DPR yang datang ke KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan bahwa pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden. (Robertus Belarminus/kompas.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*