KORUPSI KTP ELEKTRONIK: Setya Novanto Mestinya Tunjukkan Sikap Negarawan

Ketua Umum DPP PArtai Golkar (PG) yang juga Ketua DPR Setyo Novanto (tengah) dan Sekretaris Jendral PG Idrus MArham tiba di kantor DPP Partai Golkar untuk meresmikan “topping off” pembangunan Gedung Panca Bakti DPP PG di Jakarta, Minggu (12/11). Setyo Novanto diharapkan bersikap seperti negarawaran dan tak lari dari persoalan hukum yang membelitnya. (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO).

Oleh: A PONCO ANGGORO

JAKARTA, Baranews.co – Sebagai ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto hendaknya menunjukkan sikap sebagai negarawan. Negarawan tak akan lari dari persoalan hukum dengan bersembunyi di balik peraturan. Negarawan pun tak akan membiarkan kehormatan institusi terseret oleh persoalan hukumnya.

“Jadi, persoalan hukum yang kini dihadapi oleh Novanto, harusnya dihadapi secara ksatria. Apalagi kalau dia yakin tidak bersalah, seharusnya dia tinggal penuhi saja panggilan KPK, jawab semua pertanyaan KPK, dan selanjutnya serahkan kepada hakim untuk memutuskan. Apa susahnya begitu?” kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Rizal Mallarangeng, Selasa (14/11).

Bukan kemudian berlindung di balik kekuasaan sebagai ketua DPR ataupun ketua umum Partai Golkar, lantas bersembunyi di balik peraturan yang ternyata peraturan itu keliru.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar  Rizal Mallarangeng (tengah)

“Undang-undangnya sudah jelas. KPK berhak memeriksa Novanto tanpa harus didahului izin dari Presiden,” tambahnya.

Bahkan, menurut Rizal, Novanto harusnya tak membiarkan persoalan hukumnya terus-menerus membuat buruk citra dan kehormatan DPR dan Golkar. Novanto seharusnya paham, persoalan hukumnya, apalagi diperburuk dengan sikapnya yang mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh KPK, ikut berdampak buruk pada citra dan kehormatan DPR dan Golkar di mata publik.

“Oleh karena itu, akan lebih baik kalau Novanto mundur dari ketua DPR dan ketua umum Golkar,” katanya.
Sikap mundur ini bukan berarti dia bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Namun lebih untuk melindungi institusi DPR dan Golkar supaya tidak ikut terseret-seret dalam persoalan hukumnya. “Sikap seperti ini, barulah negarawan. Contoh yang baik pula bagi publik,” tambahnya. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*