Novanto Tersangka, KPK Dilaporkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (kanan) dan Juru Bicara Febri Diansyah memberikan keterangan kepada wartawan, terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. (Sumber: Harian KOMPAS)

*Kapolri: Cermati Arahan Presiden

JAKARTA, Baranews.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto melakukan perlawanan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kembali menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Atas langkah KPK ini, pengacara Novanto kembali melaporkan pimpinan KPK ke kepolisian.

Novanto kembali diumumkan sebagai tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (10/11), di gedung KPK, Jakarta.

Sebelumnya, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus KTP-el pada 17 Juli lalu. Namun, Novanto mengajukan permohonan praperadilan dan pada 29 September Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan bahwa langkah KPK itu tidak sah.

Putusan PN Jakarta Selatan itu menjadi dasar Sandy Kurniawan, advokat dari firma hukum Yunadi & Associates, untuk melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 9 Oktober. Laporan dilakukan karena ada surat permohonan pencegahan yang diajukan KPK kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Novanto pada 2 Oktober 2017.

Selanjutnya, setelah KPK mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Novanto pada 3 November lalu, empat hari kemudian Bareskrim juga mengeluarkan SPDP untuk Agus dan Saut.

Instruksi Presiden

Terkait SPDP yang dikeluarkan Bareskrim Polri untuk Agus dan Saut, Presiden Joko Widodo, kemarin, menginstruksikan agar penyidikan terhadap dua unsur pimpinan KPK tersebut dihentikan jika tidak ditemukan bukti dan fakta. ”Saya sampaikan, hentikan kalau ada hal seperti itu (tidak berdasarkan bukti dan fakta),” kata Presiden.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran penyidik di Bareskrim Polri memperhatikan arahan Presiden itu. ”Presiden adalah pemimpin tertinggi Polri. Tentu apa pun arahan beliau, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum, harus dicermati oleh jajaran Polri,” ujar Tito.

Sebelum meningkatkan status kasus yang diduga dilakukan Agus dan Saut dari penyelidikan ke penyidikan, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari delapan orang, antara lain Sandy Kurniawan yang merupakan pelapor dan Setya Novanto sebagai saksi korban.

Polri juga meminta keterangan dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, Romli Atmasasmita; pengajar hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa; serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaiful Bakhri. Turut juga dimintai keterangan adalah Margarito Kamis sebagai ahli hukum tata negara dan D Murniah sebagai ahli bahasa. Dari keterangan yang dihimpun, Bareskrim Polri menyimpulkan ada dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Agus dan Saut.

Namun, Tito memerintahkan Bareskrim untuk menghimpun keterangan dari saksi dan ahli lain. Sebab, tak tertutup kemungkinan ada perbedaan pendapat sehingga penyidik perlu lebih cermat saat menyidik kasus ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, permohonan pencegahan terhadap Novanto yang diajukan 2 Oktober lalu dilakukan untuk tersangka Anang Sugiana. Dengan demikian, putusan PN Jakarta Selatan yang menggugurkan status tersangka Novanto tidak memengaruhi langkah KPK mengajukan perpanjangan pencegahan terhadap Novanto. Pasalnya, pencegahan dilakukan terkait kapasitas Novanto sebagai saksi.

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menuturkan, Polri perlu mencermati isi Pasal 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat memproses laporan dugaan pidana terhadap Agus dan Saut. Kedua pasal itu menegaskan, pelaksana undang-undang dan perintah jabatan tak bisa dipidana.

”Jika ada laporan dugaan pidana yang masuk, polisi memang harus menerima dan memprosesnya. Namun, terkait laporan pada dua unsur pimpinan KPK ini, seharusnya prosesnya tidak dilanjutkan jika kepolisian melihat Pasal 50 dan 51 KUHP,” katanya.

Pasal 50 KUHP menyebutkan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Kemudian Pasal 51 KUHP menyebutkan, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Menurut Arsul, saat melayangkan permohonan perpanjangan pencegahan terhadap Novanto, pimpinan KPK memenuhi unsur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP. ”Jadi tak bisa dipidana,” katanya.

Ini terjadi karena Pasal 12 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, KPK berwenang memerintahkan instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Sementara itu, putusan MK bernomor 64/PUU-IX/2011 juga memperkuat kewenangan KPK untuk bisa memerintahkan instansi yang berwenang melarang seseorang bepergian ke luar negeri dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pada UU KPK, tidak diatur bahwa seseorang yang dicegah harus berstatus tersangka.

Kembali lapor

Menanggapi penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Novanto, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan akan melaporkan pimpinan KPK kepada Bareskrim Polri. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan KPK karena penetapan kembali Novanto sebagai tersangka kasus KTP-el.

Menurut Fredrich, langkah KPK yang kembali menetapkan kliennya sebagai tersangka menunjukkan KPK tidak mematuhi putusan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka kliennya. ”Laporan yang kami lakukan merupakan hak konstitusional sehingga biarkan hukum yang berjalan,” kata Fredrich.

Fredrich juga mengatakan baru menerima SPDP dari kepolisian terkait laporan mereka kepada Agus dan Saut. Ia belum mendapatkan SPDP tertanggal 3 November dari KPK yang ditujukan kepada Novanto.

Namun, Saut menegaskan, KPK sudah menyerahkan SPDP untuk Novanto yang beredar di masyarakat pada 6 November lalu. SPDP itu diantar KPK ke rumah Novanto di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 3 November. ”Itu sebagai pemenuhan hak tersangka,” ujar Saut.

Dia juga menuturkan, penetapan kembali Novanto sebagai tersangka melalui proses penyelidikan baru yang dilakukan tim dari KPK. ”Setelah penyelidikan dan ada bukti permulaan yang cukup, pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara. Setelah itu, KPK menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) tertanggal 31 Oktober atas nama tersangka SN. Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan pada tahap penyidikan ini dengan unsur anggota DPR, swasta, serta pejabat dan anggota kementerian,” papar Saut.

Ia menambahkan, penetapan kembali Novanto sebagai tersangka juga didasari kajian terhadap putusan PN Jakarta Selatan pada 29 September lalu, atas permohonan praperadilan yang dilakukan Novanto. (NTA/INA/DD12/SYA/ADY/IAN/SAN/APA/AGE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*