PERTEMUAN PEREMPUAN SEDUNIA: Bangun Kolaborasi Percepat Kesetaraan Jender

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir sebagai salah satu pembicara dalam pertemuan perempuan sedunia /WAW! 2017 di Tokyo, Rabu (1/11). Ia mengatakan, kesetaraan jender hanya dapat tercapai dengan adanya kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Susi juga mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan. (Sumber: Kompas/Irma Tambunan).

Oleh: IRMA TAMBUNAN

TOKYO, Baranews.co  –  Para peserta pertemuan perempuan sedunia atau WAW! 2017 sepakat membangun kolaborasi multi sektor dan multi pemangku kepentingan demi tercapainya percepatan kesetaraan jender. Sebanyak 155 negara masih menerapkan kebijakan yang timpang bagi kaum perempuan.

Tim dari Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional, Gwendolyn Pang, mengatakan, enam rekomendasi dibuat dari hasil pertemuan para pihak untuk mencapai kesetaraan jender dan ketahanan dampak bencana alam, di antaranya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Dengan satu sektor atau satu lembaga saja, tidak akan mungkin target kesetaraan dapat tercapai. Harus dibangun kerja sama dan konsolidasi berperspektif jender,” kata Gwendolyn Pang seperti dilaporkan Wartawan Kompas, Irman Tambunan dari Tokyo, Kamis (2/11).

Tiap negara, komunitas, dan organisasi didesak membangun berbagai upaya terkait. Negara membangun kebijakan dan aturan. Kalangan lain mendukung peningkatan kapasitas dan pendanaan bagi perempuan, termasuk membangun peluang-peluang di berbagai sektor.

Perempuan didorong terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, peluang mengenyam pendidikan, termasuk mendapatkan peluang setara dengan laki-laki dalam promosi di dunia kerja.

Timpang

Wakil Direktur Eksekutif Badan Urusan Pemberdayaan dan Kesetaraan Jender Perempuan PBB (UN Women), Lakshmi Puri, mengatakan, masih ada 155 negara yang belum membangun kebijakan yang berdasar pada kesetaraan jender.

“Masih ditemukan aturan dan kebijakan yang timpang, menempatkan perempuan pada situasi tak menguntungkan,” katanya.

Direktur Sekretariat PBB untuk Pengurangan Bencana (UNISDR), Kirsi Madi mengatakan, mekanisme perlindungan juga perlu dibangun, termasuk di tengah besarnya ancaman akan kekerasan seksual ataupun bencana alam. Jaminan keamanan diperlukan bagi perempuan.

“Pada saat perempuan merasa aman, dia akan melakukan banyak hal besar,” katanya.

Kemampuan perempuan untuk bertahan pasca bencana alam dinilai sangat tinggi. Sebagai contoh, pasca gempa bumi tahun 2011 di Jepang, tercatat paling tidak 55 warga bunuh diri karena trauma dan stress. Dari jumlah itu, 42 pelaku bunuh diri adalah laki-laki, dan 13 orang perempuan.

Ini menandakan daya tahan perempuan dari situasi buruk akibat bencana alam masih lebih baik. Perempuan juga diyakini dapat mengatasi dan menolong para korban pasca bencana.

Komitmen negara

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan, ada tiga komitmen pemerintah untuk mengakselerasi kesetaraan jender. Pertama, memenuhi hak-hak perempuan agar mereka terlepas dari situasi yang rentan. Itu dilakukan dengan cara, misalnya, mendukung upaya menghentikan perdagangan manusia yang lebih banyak menyasar perempuan dan anak.

Kedua, menciptakan situasi yang mendukung perempuan dan anak bisa mencapai potensi penuhnya. Salah satunya melalui akses pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Ia mengakui, masih banyak perempuan sulit mengakses dunia pendidikan, khususnya pendidikan sains. Bahkan, di Jepang yang terbilang maju, persentase mahasiswa perempuan di bidang sains masih sangat rendah, yakni tak lebih dari 16,7 persen.

Selain itu, lanjutnya, Jepang berkontribusi 50 juta dollar AS untuk membiayai pemberdayaan usaha kecil dan menengah bagi kaum perempuan di negara-negara berkembang. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*