Lembaga Pengawas Sudah Cukup Banyak, Pemerintah Tunda Rencana Pembentukan Densus Tipikor

Ilustrasi (Sumber: 123RF Stock Photos)

JAKARTA, Baranews.o – Usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sementara ini belum terealisasi. Lembaga pengawas saat ini dinilai sudah cukup banyak.

Saat dikonfirmasi Selasa (24/10) malam di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, ada delapan lembaga pengawas dan penegakan hukum, mulai dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga, dan Ombudsman. Selain itu, ada juga yang mengawasi dan menindak, seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau ditambah lagi Densus Tipikor, jumlahnya akan semakin banyak. Bagaimana koordinasinya?” ujar Kalla.

Bahkan, menurut Kalla, jika Polri membawahkan Densus Tipikor, tugasnya akan makin bertumpuk. “Mulai dari SIM, tilang, narkoba, kejahatan siberdan korupsi, hingga terorisme ditangani polisi. Apakah itu tak menambah beban polisi? Apakah bisa membuat semakin fokus? Oleh karena itu, sementara Densus Tipikor kita tunda untuk dikaji lagi,” kata Wapres.

Saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi, Presiden Joko Widodo menunda pembentukan Densus Tipikor. Rapat terbatas diikuti Wapres; Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian; dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Penundaan diputuskan setelah Presiden Jokowi mendapat masukan dari Wapres, Ketua KPK, dan sejumlah menteri.

Diperkuat

Setelah rapat terbatas, ujar Agus, salah satu masukan yang disampaikannya terkait koordinasi antar-lembaga pengawas dan penegakan hukum. “Koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi susah dijalankan. Kami memberi contoh banyak lembaga kalau koordinasi sulit,” ujarnya.

Pengalaman itu diakui Agus menjadi pertimbangan pembentukan Densus Tipikor. Semakin banyak lembaga dengan kewenangan sama dikhawatirkan akan sulit koordinasinya.

Saat ditanya soal arahan Presiden Jokowi untuk KPK, Agus mengatakan, Presiden tetap menginginkan KPK diperkuat. “Presiden berkali-kali menyampaikan peran KPK perlu diperkuat, ” ucapnya. Peranan lembaga pengawasan lainnya diharapkan juga tetap dapat diperkuat.

Wiranto mengatakan, usulan pembentukan Densus Tipikor berangkat dari niat baik bahwa korupsi masih marak kendati sudah banyak lembaga. Namun, koordinasinya belum optimal. “Tugas Densus Tipikor direncanakan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang satu atap. Namun, ini butuh payung hukum,” ujarnya.

Adapun Asman mengatakan, perubahan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor membutuhkan persetujuan Polri dan kejaksaan.

Sementara setelah pemerintah menunda Densus Tipikor, Tito mengatakan, kelompok kerja penguatan penanganan korupsi Polri mematangkan konsep Densus Tipikor. Pembentukan Densus Tipikor baru naskah akademik yang bersifat umum.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, berharap kajian pemerintah tidak terlalu lama sehingga Densus Tipikor bisa segera dibentuk. (INA/IAN/SAN/NTA/AGE/APA/HRS/HAR)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*