KODE ETIK: Perselingkuhan Duduki Peringkat Kedua Pelanggaran Hakim

Sumber: KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Oleh: RINI KUSTIASIH

JAKARTA, Baranews.co – Perselingkuhan tercatat menduduki peringkat kedua dalam pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim setelah penerimaan gratifikasi atau suap. Berdasarkan catatan Komisi Yudisial, sejak tahun 2009 sudah ada 48 Majelis Kehormatan Hakim atau MKH yang digelar. Dari jumlah itu, 23 kasus adalah gratifikasi, 16 kasus adalah perselingkuhan, 5 kasus pelanggaran disiplin, 3 kasus narkotika, dan 1 kasus pemalsuan.

Hari Selasa (17/10), Abdul Rahman (33), hakim di Pengadilan Agama Labuhan Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, diperiksa di dalam sidang MKH di Jakarta. Ia diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan perbuatan asusila atau selingkuh.

I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah saat jumpa pers dengan awak media di Media Center Mahkamah Agung, Jumat (8/9). Abdullah menjelaskan, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu saat ini tengah diperiksa terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap hakim Tindak Pidana Korupsi dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah suap dan gratifikasi, selingkuh menduduki posisi tertinggi kedua dalam hal pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sidang MKH yang digelar di Ruang Wiryono Prodjodikoro, Mahkamah Agung (MA), itu dipimpin oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus. Anggota majelis terdiri dari dua unsur, yakni dari KY dan MA. Anggota majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik itu ialah Joko Sasmito (KY), Maradaman Harahap (KY), Farid Wajdi (KY), Purwosusilo (MA), Edi Riadi (MA), dan Nurul Elmiyah (MA).

Perselingkuhan menduduki peringkat kedua dalam pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Hingga Selasa siang, sidang MKH itu masih berlangsung secara tertutup. ”Hari ini akan kami bacakan langsung putusannya. Setelah skorsing istirahat,” ujar Jaja.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ketua Bidang Pengawas dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus (kedua kanan) didampingi Kasubag Verifikasi dan Anotasi Biro Pengawasan Hakim Elza Faiz (kanan) menerima laporan dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto (kedua kiri) dan Advokat PBHI Julius Ibrani (kiri) di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (28/4).

Soal kesejahteraan ini bukan hanya soal gaji.

Menurut Jaja, sistem promosi, mutasi, dan tingkat kesejahteraan hakim menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran KEPPH.

”Soal kesejahteraan ini bukan hanya soal gaji, melainkan soal kedekatan keluarga juga. Misalnya, seorang hakim pengadilan tingkat pertama yang ditempatkan di Jayapura, Papua, sementara anak-istrinya di Pandeglang, Banten, apakah cukup gajinya. Sebagai gambaran gaji hakim tingkat pertama Rp 10.566.000. Tentu tidak cukup atau habis di ongkos jika dia ingin mengunjungi keluarganya di tempat yang jauh,” kata Jaja. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*