Soliditas TNI dan Polri Dibutuhkan, Ambil Jarak dengan Kekuatan Politik

Presiden Joko Widodo, didampingi Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, meninjau kelengkapan kerja polisi seusai Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10). Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta Polri dan Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan soliditas. (Sumber: ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO).

SEMARANG, Baranews.co – Soliditas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI amat dibutuhkan untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Guna menjaga soliditas ini, elite TNI dan Polri antara lain mesti mampu menjaga jarak dengan kekuatan politik formal ataupun informal.

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak merisaukan ketegangan politik terkait Pilkada 2018 ataupun Pemilu 2019 selama TNI dan Polri solid. ”Kuncinya hanya satu, selama dilihat masyarakat, kontestan, dan pendukungnya bahwa TNI dan Polri itu solid, maka sudah selesai (tidak akan ada yang mencoba membuat ketegangan politik). Kuncinya di sana,” kata Presiden dalam acara Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Apel Kepala Satuan Wilayah Polri 2017 ini diikuti 33 kepala polda dan 461 kepala polres serta kepala polres kota se-Indonesia. Acara tiga hari ini diisi dengan seminar, pameran program unggulan Polri, serta inovasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain Presiden, kemarin juga hadir pada acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Menyeret

Jika TNI dan Polri dapat menjaga soliditas, Presiden meyakini, tidak akan ada pihak yang berani mengganggu keamanan nasional.

Di hadapan pimpinan Polri, Presiden juga minta semua personel kepolisian menjaga netralitas. Politik Polri itu politik negara. Artinya, semua unsur Polri harus loyal pada negara, rakyat, dan pimpinannya.

Secara terpisah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan, kekuatan politik akan selalu berupaya ”menyeret” TNI dan Polri dalam pusaran politik. Pasalnya, ada pandangan jika didukung TNI atau Polri, akan merasa lebih aman.

Oleh karena itu, elite TNI dan Polri di tingkat nasional ataupun daerah mesti berhati-hati. ”Pimpinan TNI dan Polri harus mengambil jarak dari kekuatan politik formal dan tidak formal. Hati-hati jangan sampai tercebur, tetapi juga tidak sampai putus (hubungan). Ibarat menarik layang-layang, jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendur,” kata Azyumardi.

Guna mencapai hal itu, lanjut Azyumardi, TNI dan Polri mesti selalu berpegang pada profesionalitas dan imparsialitas dalam bertugas. Jika pimpinan TNI dan Polri terlibat dalam kesibukan menanggapi gejolak politik praktis, hal itu akan berpotensi muncul friksi di lingkungan instansi tersebut sehingga memunculkan ketidakstabilan politik.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menambahkan, untuk memperkuat soliditas TNI dan Polri, pimpinan dua lembaga itu di setiap level perlu mempererat kerja sama. Pertemuan dan kegiatan bersama di antara dua institusi perlu dibuat lebih rutin.

Bambang juga mengingatkan agar TNI dan Polri memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing seperti diatur dalam undang-undang. TNI dalam hal ini menjaga keutuhan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan di dalam negeri. TNI bisa membantu Polri jika ada permintaan. ”Selama masing-masing institusi memahami dan menjalankan tugasnya secara optimal, masyarakat tak perlu khawatir akan adanya gangguan keamanan,” katanya.

Stabilitas negara

Dalam kesempatan ini, Presiden juga meminta Polri mengantisipasi gangguan keamanan yang muncul saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

”Tolong disiapkan aspek pengamanan secara detail. Pemetaan potensi friksi pihak-pihak yang berpotensi konflik harus dimiliki sehingga aspek pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin. Pihak yang memprovokasi juga harus dapat dipetakan secara detail, siapa dia, akan melakukan apa. Intelijen harus punya data yang lengkap mengenai hal ini,” perintah Presiden.

Presiden juga meminta Polri menyiapkan alternatif solusi jika terjadi gangguan keamanan. Meskipun Presiden percaya bahwa masyarakat semakin cerdas dan dewasa menghadapi ketegangan politik, Polri diminta untuk tetap menjalankan tugas meluruskan berita yang tidak benar dan mendinginkan situasi yang memanas. ”Jika ada isu yang pada taraf membahayakan keamanan, penegakan hukum harus tegas, tidak perlu dilihat siapa itu,” kata Presiden.

Pada tahun politik 2018-2019, negara tetap membutuhkan stabilitas politik untuk menjaga roda perekonomian. Stabilitas merupakan elemen mendasar untuk memberikan kepastian pengusaha melangsungkan kegiatan ekonomi.

”Stabilitas politik dan keamanan diperlukan negara. Yang buka lapangan usaha itu bukan negara, negara memberi fasilitas ke sana. Yang bisa membuka itu sektor swasta. Sekali lagi, stabilitas politik ekonomi itu diperlukan,” kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menuturkan sudah mendeteksi sejumlah daerah yang rawan terjadi gejolak. ”Jawa Barat dan Papua. Selain itu, daerah yang sensitif terkait SARA, seperti Kalimantan Barat. Kami rapatkan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif,” ujarnya.

Merespons permintaan Presiden, Kapolri siap meningkatkan dan mempererat hubungan dengan TNI. Menurut Tito, hubungan Polri dan TNI akan terus dibangun agar semakin erat di semua tingkatan. ”Polri dan TNI adalah dua pilar utama negara. Kalau Polri dan TNI solid, negara akan kuat,” kata Tito.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan, TNI mengikuti kebijakan politik negara yang disampaikan Presiden untuk menjaga soliditas dengan Polri.

”Di tingkat pusat kerja sama dengan Polri diperkuat. Demikian pula di daerah hingga di tingkat desa atau kelurahan, jajaran Babinsa selalu berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas Polri dan kepala desa atau kelurahan setempat,” kata Wuryanto.

Kerja sama di tingkat bawah seperti di desa dan kelurahan diyakini dapat menyelesaikan dan mengantisipasi persoalan yang mungkin timbul pada 2018 dan 2019. (GAL/DIT/NDY/ONG/APA/AGE)/Harian KOMPAS

1 Trackback / Pingback

  1. Soliditas TNI dan Polri Dibutuhkan, Ambil Jarak dengan Kekuatan Politik – baranews - Kawal Pemilu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*