PERTAHANAN KEAMANAN: TNI-Polri Harus Patuhi Mandat Reformasi

Puluhan anggota Kepolisian Resor Kota Solo menyambangi Markas Komando Resor Militer 074/Warastratama Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (4/10), untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-72 bagi TNI. Tampak sejumlah polwan membawa bunga untuk dibagikan kepada anggota TNI. (Sumber: KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA).

Oleh: MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

JAKARTA, Baranews.co – Kepolisian Negara RI dan Tentara Nasional Indonesia harus menghormati mandat reformasi. Selain itu, pimpinan kedua lembaga tersebut juga harus menghindari ranah politik praktis untuk menjaga profesionalitas dan netralitas.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti mengatakan, reformasi Polri dan TNI harus terus dijalankan sesuai amanat reformasi yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

”Reformasi telah memandatkan Polri sebagai aparat keamanan negara dan ketertiban umum, sedangkan TNI sebagai aparat pertahanan. Jika hal itu dilaksanakan dengan taat, tidak akan ada gesekan antara Polri dan TNI,” ujar Poengky, Selasa (10/10), di Jakarta.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo berfoto bersama seusai menyampaikan pidato dalam acara Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10). Pada acara ini, Presiden meminta Polri dan TNI untuk menjaga soliditas. Selain Presiden, di sesi foto bersama itu ada Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (depan, keempat dari kanan) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (depan, ketiga dari kiri).

Ketua Setara Institute Hendardi menambahkan, secara normatif garis pembatas tugas pokok dan fungsi kedua institusi itu sudah jelas. Andai TNI dan Polri patuh pada konstitusi dan perundang-undangan, ditegaskan Hendardi, gesekan antarlembaga tidak akan terjadi.

Lebih lanjut, Hendardi mengungkapkan, reformasi TNI dan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan untuk disempurnakan. Untuk Polri, ia mencontohkan, masih diperlukan desain akuntabilitas penyidikan. Kemudian, untuk TNI, ada tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, yaitu reformasi peradilan militer, pengaturan bisnis militer, dan desain perbantuan militer dalam operasi militer selain perang.

”Selama desain peradilan militer belum direformasi, penegakan hukum oleh Polri atas kejahatan biasa di luar tugas militer akan menjadi pemicu gesekan. Sementara itu, desain perbantuan akan mampu mengakhiri polemik keterlibatan militer dalam banyak kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Hendardi.

Jaga profesionalitas

Untuk menghindari gesekan, kata Hendardi, Polri dan TNI tidak boleh berpolitik di luar desain dan tugas yang sudah diatur dalam konstitusi. Karena itu, peran pimpinan kedua lembaga menjadi krusial untuk menjaga profesionalitas dan netralitas kedua institusi itu.

”Kualitas pemimpin dan kepemimpinan akan memengaruhi koordinasi dan relasi kedua lembaga,” ujarnya. Harian KOMPAS

1 Trackback / Pingback

  1. TNI-Polri Harus Patuhi Mandat Reformasi – baranews - Kawal Pemilu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*