Negosiasi Pemerintah RI-Freeport Diperpanjang 3 Bulan

Sumver: detiknews/Lamhot Aritonang

JAKARTA, Baranews.co – Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia berlaku sepanjang 3 bulan. Dengan demikian, maka Freeport Indonesia masih bisa melalukan ekspor konsentrat hingga 10 Januari 2018.

Selain itu, proses negosiasi yang harusnya selesai besok, Selasa (10/10/2017) juga diperpanjang hingga Januari 2018. Hal ini disampaikan Jonan saat ditanya oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/10/2017).

“Kalau IUPKnya kan itu tiap enam bulan. Jadi ini akan diperpanjang tiga bulan lah untuk bisa menyelesaikan (negosiasi). 51% itu kapan divestasinya, jadwalnya bagaimana, harganya berapa. Pasti tiga bulan saja,” kata Jonan.

Jonan menambahkan, Freeport Indonesia bisa saja menggunakan izin Kontrak Karya (KK) karena masih terikat dengan Undang-Undang (UU) Minerba yang status operasinya selesai di 2021. Jika menyandang status KK, maka Freeport Indonesia tidak lagi bisa melakukan ekspor konsentrat mineral.

“Freeport bisa setiap saat call jadi KK. Dia bisa operasi dan hasilkan dan sebagainya tapi tidak bisa ekspor,” kata Jonan.

Penggunaan IUPK oleh Freeport pun tidak serta merta membuat dia bisa terus ekspor. Pemerintah tetap mengawasi karena di dalam IUPK ada syarat yang harus dipenuhi Freeport, mulai dari pembangunan smelter selama 5 tahun yang dilihat progres setiap 6 bulan sekali, divestasi 51% hingga pemberian penerimaan pada negara.

“Ekspansinya IUPK perpanjangan diberikan 6 bulan penyesuaian,”ujarnya.

Jonan menambahkan, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia bisa dilakukan 2×10 tahun sejak 2021 mendatang hingga 2041. Akan tetapi, Freeport Indonesia berkomitmen untuk membuat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter 5 tahun ke depan sejak IUPK disepakati di 2017.

“Maksimum 2 x 10 jika itu divestasinya jalan, kalau enggak jalan ya enggak setuju mungkin selesai 2021 ini supaya clear di sini. Kedua, bikin smelter. Ketiga, penerimaan negara lebih besar,” kata Jonan. (ara/hns)/Ardan Adhi Chandra – detikFinance/bh

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*