Jokowi Kritik BUMN Punya 800 Anak dan Cucu Usaha, Perlu Merger?

Sumber: detiknews/Ardan Adhi Chandra

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 800 perusahaan. Ia menginginkan agar anak hingga cucu BUMN disatukan alias dimerger.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, Selasa (3/10/2017). Jokowi menyampaikan hal ini merespons keluhan pengusaha yang menyebut proyek infrastruktur dikuasai BUMN hingga anak dan cucu usahanya

Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu, mengungkapkan keberadaan anak usaha BUMN sebanyak itu sudah sejak lama.

“Saya pikir memang ada sekitar segitu dari dulu tapi enggak ada yang salah. Temasek (BUMN Singapura) itu anak perusahaannya ribuan, Khazanah (BUMN Malaysia) juga ribuan,” kata Said saat dihubungi di Jakarta (4/10/2017).

Ia mempertanyakan alasan swasta mengeluh dengan jumlah anak BUMN sebanyak itu. Padahal perusahaan swasta juga mempunyai anak usaha yang jumlahnya tidak kalah banyak.

Menurut Said kekhawatiran swasta didasarkan pada persaingan usaha dengan BUMN, terutama dalam menggarap proyek infrastruktur.

“Jumlah BUMN konstruksi hanya 7 dari puluhan ribu perusahaan jasa konstruksi. Itu tidak sampai 1% kenapa dikatakan mendominasi. Jangan karena swasta kalah tender, kalah bersaing BUMN minta dibubarkan. Nah, jadi menurut saya swasta saja perbaiki supaya menang tender,” kata Said.

Di sisi lain, ia juga setuju perlu ada pembenahan BUMN yang memiliki anak usaha yang bergerak di luar bisnis inti. Menurutnya, ada beberapa anak usaha BUMN yang bergerak di luar bisnisnya.

“Kalau itu perlu dibenahi, jangan di luar core businessnya,” tutur Said.

Selain itu, anak hingga cucu BUMN yang mencapai 800 perusahaan pun dimungkinkan untuk disatukan alias di-merger. Akan tetapi perlu kajian mendalam untuk menyatukan anak usaha BUMN.

“Bisa di-merger, enggak ada masalah dikaji saja secara teknis. Saya enggak setuju kalau tekanan swasta BUMN dikurangi,” terang Said.

Said menambahkan, posisi BUMN dalam perekonomian Indonesia tidak sebesar yang dikhawatirkan swasta.

“PLN hanya kuasai 31% pembangkit sisanya swasta. Kemudian bank hanya 21%. Nah malah kaya batu bara 5%, kelapa sawit hanya 5%. Jadi mana dominannya. Paling dominan hanya penumpang Garuda 39%. Paling besar pupuk karena pupuk enggak ada swasta yang masuk. Pupuk di atas 90%, pupuk kimia,” tutur Said. (ara/hns)/Ardan Adhi Chandra – detikFinance/bh

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*