KORUPSI KTP ELEKTRONIK: Terbitkan Aturan yang Komprehensif soal Hukum Acara Praperadilan

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Setya Novanto. Amar putusan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat (29/9). Dengan demikian, status tersangka yang disandang Novanto pun digugurkan. Sidang dihadiri kuasa hukum dari Setya Novanto dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN).

Oleh: KHAERUDIN

JAKARTA, Baranews.co – Pemerintah didesak menerbitkan aturan transisi berupa peraturan pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif. Desakan ini adalah buntut dari hasil permohonan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. Permohonan praperadilan Novanto dikabulkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, dalam sidang pada Jumat (29/9). Cepi memutuskan penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Tercatat sejumlah alasan yang dikemukakan Cepi saat mengabulkan permohonan Novanto, di antaranya dia menilai ada kesalahan prosedur karena Novanto ditetapkan sebagai tersangka di awal dan bukan di akhir penyidikan. Cepi juga beralasan, penetapan tersangka Novanto tidak sah karena bukti yang diajukan KPK sudah digunakan di persidangan orang lain.

Sepanjang KPK yakin dan memiliki dua alat bukti, Setya Novanto masih bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono, putusan praperadilan ini tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka. ”Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Sepanjang KPK yakin dan memiliki dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016, Setya Novanto masih bisa ditetapkan menjadi tersangka,” tutur Supriyadi, di Jakarta, Sabtu (30/9).

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar, memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka yang disandang Novanto dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9). Persidangan tersebut beragendakan pembacaan materi pihak pemohon.

Menurut Supriyadi, alasan hakim yang menyatakan ada kesalahan prosedur karena penetapan tersangka dilakukan di awal penyidikan sebenarnya seperti mengabaikan Perma No/4/2016. Secara ideal, lanjut Supriyadi, memang penyidikan dilakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka, tetapi juga tidak bisa diacuhkan bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Perma No 4/2016 menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan aspek formal melalui paling sedikit dua alat bukti yang sah.

”Dengan kata lain, sepanjang KPK mampu menunjukkan ada dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka, secara normatif, praperadilan tidak lagi relevan menilai konteks apakah penetapan tersangka ditempatkan di awal atau di akhir penyidikan,” paparnya.

Praperadilan tidak lagi relevan menilai konteks apakah penetapan tersangka ditempatkan di awal atau di akhir penyidikan.

Menurut Supriyadi, secara praktik dan teori, yang dimaksud aspek formal adalah aspek perolehan dan validitas alat bukti, bukan menyangkut penilaian hakim terhadap bukti tersebut. ”Maka, harusnya hakim berfokus menilai apakah perolehan alat bukti yang diajukan KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka sah atau tidak,” katanya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Setya Novanto didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelum memasuki Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/7). Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Pertimbangan putusan Cepi lainnya yang dinilai membingungkan adalah saat dia menyebut bahwa bukti yang diajukan tidak boleh bukti yang digunakan dalam kasus lain. ”Memang pertimbangan ini cukup membingungkan sebab hukum pidana mengenal beberapa ketentuan dan teori yang secara langsung membuka peluang sebuah alat bukti digunakan pada lebih dari satu tersangka atau terdakwa. Contohnya dalam konteks aturan penyertaan yang diatur dalam Bab V KUHP, maka satu alat bukti, misalnya saksi yang melihat suatu perbuatan pidana terjadi, dimungkinkan melihat lebih dari satu orang melakukan tindak pidana, dalam praktik, apabila kasus diperiksa secara terpisah, maka seorang saksi yang merupakan bagian alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sah dijadikan alat bukti dalam dua pemeriksaan kasus tersebut. Hal ini berlaku untuk alat bukti lainnya, seperti surat, sepanjang bisa menerangkan keterkaitan dan membuktikan perbuatan pidana terjadi untuk memenuhi unsur delik,” paparnya menjelaskan.

Memang pertimbangan ini cukup membingungkan sebab hukum pidana mengenal beberapa ketentuan dan teori.

Padahal, dalam kasus korupsi yang sifatnya terorganisasi, terbuka peluang kemungkinan besar adanya penyertaan. ”Menjadi mengherankan apabila alat bukti yang sama tidak dapat digunakan dalam kasus dengan terdakwa lain,” kata Supriyadi.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo hadir sebagai pengunjung dalam sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/9). Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli.

Atas dasar itu, ICJR mendorong agar pemerintah segera memerhatikan keadaan ini dengan mengambil langkah cepat dan responsif, salah satunya dengan cara menerbitkan aturan transisi berupa peraturan pemerintah untuk mengatur Hukum Acara Praperadilan yang lebih komprehensif. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*