GEDUNG BARU: DPR Diminta Mencontoh KPK

Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu. DPR kembali mewacanakan rencana penataan kawasan parlemen. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO).

JAKARTA, Baranews.co – Dewan Perwakilan Rakyat diminta mencontoh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal permintaan penambahan fasilitas. Permintaan penambahan fasilitas dan penataan kawasan gedung parlemen tidak akan menjadi masalah berarti jika kerja politik yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat memberi kepuasan kepada publik.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar negara menata ulang gedung parlemen dan menambah beberapa fasilitas di dalamnya bukan masalah yang berarti bagi masyarakat. Rakyat justru antusias memberi dukungan dana jika lembaga publik yang mengajukan penambahan fasilitas itu dapat bekerja dan memuaskan kebutuhan rakyat.

“Contohlah yang terjadi pada KPK, bagaimana rakyat bisa datang ke DPR berbondong-bondong untuk menyerahkan uangnya agar DPR dapat membangun fasilitas itu dalam rangka memuaskan publik,” kata Ray Rangkuti di Jakarta, Sabtu (12/8).

Menurutnya, pengalaman bahwa rakyat pernah melakukan saweran untuk pembangunan gedung KPK beberapa tahun lalu adalah gambaran kesediaan publik mendukung lembaga pemerintah yang mampu bekerja untuk kepentingan publik.

Ray melanjutkan, yang dibutuhkan oleh rakyat bukan gedung DPR yang mewah melainkan kerja politik yang mewah. “Kerja politik yang mewah itu maksudnya adalah yang rasional dan mementingkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Persoalannya, kata Ray, permohonan penataan ulang gedung DPR ini sudah dimulai sejak kepemimpinan Marzuki Ali. Sejak saat itu pula, tingkat kepuasan publik terhadap kerja DPR terus turun. “Ini kan aneh, DPR tingkat kepuasan masyarakatnya di titik nadir tetapi minta uang pada rakyat,” ujar Ray.

Berdasarkan catatan Kompas, penataan gedung DPR akan ditata mulai tahun depan. Untuk keperluan tersebut, DPR mengajukan alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun atau naik Rp 3 triliun dari pengajuan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,2 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun gedung baru untuk ruangan anggota dewan, perpustakaan, museum, ruang unjuk rasa masyarakat, dan apartemen.

Namun, pemerintah akhirnya setuju mengalokasikan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun untuk DPR. Sebanyak Rp 500 miliar akan digunakan untuk memulai pembangunan gedung baru DPR (DD01/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*