Korupsi, Sumber Ketidakadilan Sosial

Ilustrasi (Sumber: pgcps mess - WordPress.com)

*Penerapan Nilai-nilai Pancasila Butuh Keteladanan

JAKARTA, Baranews.co – Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia adalah merajalelanya praktik korupsi. Oleh karena itu, apabila bangsa ini ingin menyelesaikan persoalan ketidakadilan, Indonesia harus semakin bebas dari korupsi.

“Semakin tidak korup artinya pemerintah semakin melayani semua kalangan dan tidak hanya berpihak kepada salah satu unsur atau kelas tertentu. Kalau semakin tidak korup, pasti cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak akan digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk orang per orang,” tutur Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif saat berkunjung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/8).

Yudi diterima oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Mereka membahas pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.

“UKP Pancasila dan KPK punya kesamaan nilai dan misi, karena yang namanya praktik korupsi itu bertentangan dengan semua sila Pancasila. Semakin Pancasialis seharusnya tidak korupsi. Apalagi untuk penyelenggara negara, harus bisa melayani tanpa pandang bulu, mengemban amanat publik, bersih, dan toleran,” kata Yudi.

Ada dua hal, lanjutnya, yang menjadi tantangan dalam langkah pengarusutamaan Pancasila. Pertama, respons terhadap persoalan kesenjangan sosial dan perwujudan keadilan sosial. Menurut Yudi, salah satu yang memicu terjadinya kesenjangan sosial adalah korupsi.

Selain itu, persoalan keteladanan menjadi tantangan berikutnya. Selama ini, tambah Yudi, nilai-nilai Pancasila tidak mengejawantah secara nyata. Tanpa perwujudan dan teladan, masyarakat akan bergeming untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk bersatu membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik.

“Satu nilai hanya berupa ungkapan, sebuah omong kosong jika tanpa keteladanan. Dalam hal keteladanan ini adalah bagaimana cara melahirkan para penyelenggara negara yang menjunjung cita-cita moral dan cita-cita pemerintahan yang bersih. Jadi, rakyat punya harapan,” ujar Yudi.

Siap bekerja sama

Marwata mengatakan, pihaknya siap untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam langkah-langkah pencegahan korupsi yang selama ini dijalankan. “Korupsi ini mengabaikan nilai kemanusiaan. Kami akan mulai memetakan jaringan KPK untuk sosialisasi penanaman nilai Pancasila sekaligus nilai antikorupsi,” kata Marwata.

UKP Pancasila pun berencana memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan tokoh yang membangun daerahnya serta memperbaiki indeks korupsi.

Mengacu pada data Transparency International Indonesia yang melakukan riset terhadap 11 kota di Indonesia pada 2015, ada tiga daerah yang mempunyai indeks korupsi rendah, yaitu Bandung (39), Pekanbaru (42), dan Makassar (48). Tiga kota dengan indeks persepsi korupsi tertinggi adalah Banjarmasin (68), Surabaya (65), dan Semarang (60). Skor itu diperoleh dari efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik di daerah tersebut.

Sejak berdiri hingga saat ini, KPK telah menindak setidaknya 650 orang dari berbagai profesi. Dari jumlah itu, 148 orang adalah pejabat pemerintah, 129 anggota legislatif, dan 77 kepala daerah. (IAN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*