Dipolisikan Menteri Susi, Ketua FNI Rusdianto Samawa Tak Penuhi Panggilan Penyidik Bareskrim Mabes Polri

Ratusan nelayan dari daerah Pati dan Tegal yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ke Jawa Tengah, Senin (5/9/2016) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. (Sumber: tribunnews.com/Tribun Jateng/Muh Radlis)

JAKARTA, Baranews.co – Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa, tak memenuhi panggilan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya Rusdianto dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti ke Bareskrim Mabes Polri.

Dia diduga melanggar Undang-Undang ITE dan melakukan pencemaran nama baik.

Wakil Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI), Sutia Budi mengatakan, laporan Susi terkonfirmasi setelah dirinya menanyakan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

“Rusdianto Samawa, dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, ke Bareskrim Polri,” kata Sutia saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).

Menurut Sutia, seharusnya Rusdianto dimintai keterangan di Kantor Dittipidsiner Bareskrim Mabes Polri yang sementara berlokasi di Cideng, Jakarta Pusat, kemarin.

Namun karena Rusdianto dalam kondisi kurang sehat, dokter merekomendasikan untuk istirahat, maka pemeriksaan tak bisa dilakukan.

“Hari ini Tim Pembela Aliansi Nelayan Indonesia yang mendampingi Bung Rusdianto Samawa sebanyak 14 Lawyers mengajukan permohonan pengunduran waktu pemeriksaan karena beliau sedang sakit dan perlu istirahat,” jelas Sutia.

Sutia berharap, pemeriksaan dilakukan setelah kesehatan Rusdianto pulih.

“Kami berharap pengunduran waktu bisa minggu depan. Semoga saja kesehatan beliau membaik. Maklumlah, mungkin beliau kecapean karena padatnya roadshow ke daerah-daerah untuk memperjuangkan perbaikan nasib nelayan” kata dia.

Berdasarkan surat yang dibagikan oleh Sutia, tertulis bahwa Rusdianto dipanggil untuk dimintai keterangan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/134/VIII/2017/Dittipidsiber.

Pemanggilan tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/664/VII/2017/Bareskrim, tanggal 06 Juli 2017. Dan Surat perintah penyidikan nomor: SP.Sidik/124/VII/2017/Dittipidser, tanggal 24 Juli 2017.

Dalam surat itu juga Rusdianto disebut melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 dan atau Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi/tribunnews.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*