Menurut Nasdem, Keberpihakan pada Perppu Ormas Perlihatkan Parpol yang Toleran dan Intoleran

Sekjen DPP Partai NasDem Nining Indra Saleh (kanan) didampingi Wasekjen Wily Aditya (kedua kanan), Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua tim kajian serta anggota Fraksi Partai NasDem DPR Zulfan Lindan (kedua kiri) memberikan keterangan pers mengenai pidato Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat, di Jakarta, Senin (7/8/2017). Dalam keterangannya, DPP Partai NasDem menyatakan telah terjadi kesalahpahaman terkait pidato Viktor Laiskodat karena ada pihak yang mengedit, menyambungkan, dan menyebarluaskan pidato tersebut. Sehubungan hal tersebut DPP NasDem mengajak semua pihak untuk tidak memberikan penilaian serta reaksi berdasarkan suatu sumber yang telah dimanipulasi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/kye/17(Sumber: kompas.com/ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

JAKARTA, Baranews.co – Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan, partainya menilai, keberpihakan partai pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan sebuah kewajiban untuk menjaga eksistensi Pancasila.

Oleh karena itu, bagi Nasdem, partai yang sejak awal menyatakan tak mendukung Perppu Ormas tersebut sebagai partai yang intoleran.

“Pasti (intoleran), kami tegas saja. Kalau soal toleran dan intoleran kan ada indikatornya, indikatornya apa. Artinya, Perppu Ormas ini kan untuk menghadapi ormas yang intoleran,” kata Zulfan, di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017) malam.

“Lalu, ada parpol yang bersikap abu-abu dalam konteks ini. Oleh karena itu bisa dianggap intoleran dalam konteks Pancasila dan UUD 1945,” lanjut dia.

Zulfan mengatakan, Perppu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga kebinekaan.

Menurut dia, kebijakan ini harus didukung karena situasi yang dihadapkan pada bermunculannya ormas-ormas intoleran.

Zulfan mencontohkan, dalam persoalan terorisme yang membutuhkan penyelesaian cepat, saat ini terhambat karena belum selesainya pembahasan revisi Undang-undang Terorisme di DPR.

Oleh karena itu, wajar jika Presiden menerbitkan Perppu untuk mengatasi kegentingan.

“Jadi Presiden mengatakan kalau DPR terlalu lama berdebat soal terorisme, mari bikin Perppu saja, suasana darurat. Masa tunggu ada bom lagi, sementara kita masih berdebat rancangan undang-undang yang darurat. Nah situasi darurat itu harus kita cepat ambil tindakan,” kata Zulfan.  (Rakhmat Nur Hakim/kompas.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*