NKRI: Gabung Organisasi AntiPancasila, Menristekdikti Serukan Sanksi

Ilustrasi (Sumber: Fotolia)

Oleh: DAHLIA IRAWATI

MALANG, Baranews.co – Sanksi mengancam pegawai dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi yang tidak mengakui Pancasila, UUD 1945, dan konsep NKRI. Sanksi bisa berupa teguran hingga pemecatan.
Hal itu disampaikan Menristekdikti Mohamad Nasir, Jumat (28/7) malam, sesaat sebelum membuka secara resmi kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Nasional XV/2017 di Kota Malang, Jawa Timur.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Pembukaan MTQ mahasiswa nasional XB/2017 di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (28/7).

“Pengawasan sudah saya serahkan pada rektor dan kopertis. Intinya konsensus kebangsaan kita ada empat pilar yang harus kita jaga. Dan semuanya sesuai dengan UU tentang guru dan dosen, UU pendidikan tinggi, UU ASN, dan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Dalam aturan itu disebutkan, pegawai harus sumpah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Nasir.
Jika dosen, pegawai, atau mahasiswa terlibat dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan empat pilar tersebut, Nasir mengatakan mereka akan terkena sanksi. “Sanksi dalam PP 53 cukup tegas yaitu mulai sanksi administrasi. Jadi rektor dan rektorat berhak memanggil mereka dan mencari tahu apa benar mereka terlibat organisasinyang dimaksud. Jika tidak, ya tidak mungkin diperingatkan. Tapi jika terlibat, bisa dengan diberi sanksi mulai teguran 1, 2, dan 3. Rentang waktu itu selama 6 bulan. Dan jika setelah itu mereka masih terus mengikuti organisasi itu, ya mau tidak mau mereka harus diminta memilih,” kata Nasir.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan keterangan pers di Kota Malang, Jawa timur, Jumat (28/7).

Terkait hal itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta pada rektor dan jajarannya untuk mengenali mahasiswa dan civitas akademiknya dengan berbagai karakteristiknya. Hal itu dinilai akan mampu mencegah mahasiswa terjebak dengan paham-paham radikal atau paham yang bertentangan dengan dasar dan fundamen NKRI.
 
“Sudah tugas dari rektor untuk mengenali mahasiswanya. Seperti keluarga, kalau ada anaknya yang baik diapresiasi dan kalau ada yang tidak harus dibimbing dengan baik,” katanya Nasir.
Adapun dalam pembukaan MTQ Mahasiswa Nasional XV/2017, Nasir mengatakan bahwa kegiatan itu untuk meningkatkan revolusi mental mahasiswa. Agar, mereka cakap membaca Al Qur’an dan menerapkannya untuk membangun Indonesia. “Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan persatuan antarmahasiswa Indonesia,” katanya. Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*