KAWASAN PERAIRAN: Penamaan Laut Natuna Utara

Sumber: Harian KOMPAS

“Setiap negara berhak melakukan pembaruan peta sesuai praktik internasional.” Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, menjawab pertanyaan Kompas (16/7).

Kapal Induk China Liaoning (kanan), 7 Juli 2017, tiba di perairan Hongkong. China, negara pemilik kekuatan militer dan kemampuan keuangan yang besar, saat ini menghadapi sengketa perairan di Laut China Selatan dengan empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina.
AFP/ANTHONY WALLACE

Kapal Induk China Liaoning (kanan), 7 Juli 2017, tiba di perairan Hongkong. China, negara pemilik kekuatan militer dan kemampuan keuangan yang besar, saat ini menghadapi sengketa perairan di Laut China Selatan dengan empat negara ASEAN, yakni Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina.

Harian Kompas meminta konfirmasi tentang peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Jumat (14/7) di Jakarta oleh Kemenko Kemaritiman. Sebagaimana dimuat dalam laman resmi kementerian itu, Havas Oegroseno menyebutkan, ada beberapa hal baru yang melatarbelakangi perlunya pembaruan tersebut.

Pertama, adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia dan Singapura di sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan diratifikasi. Maka, dalam waktu yang tak lama lagi, dua perjanjian itu akan berlaku.

Kedua, hal itu berkaitan keputusan arbitrase kasus antara Filipina dan China. Keputusan ini memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau kecil atau karang kecil di tengah laut yang tak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut serta landas kontinen. Karena itu, ada pulau-pulau kecil milik negara tetangga yang hanya diberikan batas 12 mil laut.

Ketiga, menurut mantan Duta Besar RI untuk Belgia itu, adalah pembaruan kolom laut di utara Natuna. Landas kontinen di kawasan itu sejak 1970-an menggunakan nama Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, dan Blok Natuna Tenggara yang memanfaatkan referensi arah mata angin.

Karena itu, supaya ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air di atasnya dengan landas kontinennya, kolom air itu disepakati oleh tim nasional diberi nama Laut Natuna Utara. Nama ini disebutnya juga menyesuaikan dengan nama blok-blok migas yang ada di landas kontinen di bawahnya.

Alasan keempat, pemerintah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas guna mempermudah penegakan hukum. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura, sudah ada garis batas yang jelas. Dengan posisi itu, peta perlu diperbarui sehingga petugas TNI AL, Bea dan Cukai, serta kesatuan penjagaan laut dan pantai akan mudah berpatroli.

Terkait nama Laut Natuna Utara, ia menyebutkan, sesuai dokumen Organisasi Hidrografik Internasional (IMO) tahun 1953, tidak ada nama Laut Natuna yang kemudian diperbarui pada tahun 2002. “Yang kita lakukan sekarang sama dengan yang dilakukan tahun 2002,” kata Havas.

Respons Kemlu China

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan, belum mengetahui detail penamaan Laut Natuna Utara. Ia hanya menekankan bahwa dalam waktu lama, sesuai dengan penamaan standar internasional, istilah Nanhai atau Laut China Selatan telah diterima komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Perubahan nama sebagaimana Anda sebutkan itu tidak masuk akal dan tidak kondusif bagi upaya standardisasi internasional penamaan sejumlah tempat,” kata Shuang sembari berharap negara-negara yang berada di wilayah Laut China Selatan untuk bekerja sama dengan Beijing.

Indonesia bukan negara pengklaim Laut China Selatan. Mereka yang mengklaim LCS, selain China, adalah Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Indonesia terus mengedepankan perundingan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah RI juga tetap berpatroli rutin guna menguatkan keberadaan negara di kawasan yang menjadi klaim Indonesia. (BENNY D KOESTANTO)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*