Kepala Imigrasi Wakatobi Sarankan Calon TKI Gunakan Agen Penyalur Tenaga Kerja Resmi

Saroha Manullang (Foto: Duriani)

WAKATOBI, Baranews.co – Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) Saroha Manullang, menyarankan warga Wakatobi yang hendak mengurus passport untuk keperluan berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan agar hendaknya berhati-hati.

Berhati-hati yang diungkapkan pria asal Sumatera Utara itu agar masyarakat lebih peka dan teliti terhadap pihak ketiga dalam hal ini selaku agen penyalur tenaga kerja. Pasalnya, persoalan tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri hingga saat ini didominasi adanya agen penyalur tenaga kerja yang tidak jelas.

“Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi sulit ditangani ketika TKI itu sudah memasuki wilayah perbatasan karena pemerintah tidak memiliki wewenang lebih jika hal itu terjadi,” ungkap Saroha Manulang di Wangi-Wangi, Jumat (14/7/2017).

Menurutnya, saat ini banyak warga Wakatobi yang bermohon untuk bekerja ke luar negeri terutama di Negara jiran Malaysia. Sehingga besar harapan agar pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi dapat bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini yang menangani tenaga kerja.

“Banyak warga Wakatobi saat ini mengurus passport untuk bekerja di luar negeri. Kami berharap bahwa Pemkab Wakatobi dapat bekerja sama dengan PPTKIS / PJTKI resmi untuk didaftarkan di instansi terkait sehingga calon TKI dari Wakatobi mendapatkan kemudahan dan perlindungan,” harapnya.

Uhirizalun, petugas Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi mengatakan penekanan Kepala Kantor Imigrasi Wakatobi itu dalam rangka melakukan upaya penguatan guna mencegah makin maraknya permasalahan TKI di luar negeri,

“Hal ini juga sebagai tindak lanjut dikeluarkannya surat edaran dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. TKI Nonprosedural ialah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar,” kata Uhirizalun.

Kata Uhirizalun, menjadi TKI nonprosedural sangat merugikan bagi TKI. “Kerugian TKI nonprocedural yakni mudah ditipu oleh sponsor yang menjanjikan pekerjaan dengan melarikan uang setoran. Lalu tidak aman karena tidak adanya jaminan perlindungan di negara penempatan. Diperlakukan tidak manusiawi dari penampungan sampai ke luar negeri. Gaji sangat rendah bahkan tidak dibayar. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan. selalu cemas karena khawatir akan razia aparat keamanan negara setempat (Deportasi). Serta tidak ada jaminan kesehatan, musibah, kecelakaan dan kematian,” ujar Uhirizalun.

Untuk menjadi TKI yang aman lanjut Uhirizalun, harus mendaftarkan diri sebagai calon TKI kepada pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang terdaftar di Disnaker Kabupaten / Kota dan telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sehingga warga mendapat perlindungan.

Sementara itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi menyebutkan hingga saat ini belum ada satu pun agen penyalur tenaga kerja resmi yang terdaftar. Jika ada warga Wakatobi yang mengurus passport untuk kepentingan pekerjaan di luar negeri, maka itu bersifat per orangan.

“Hingga saat ini belum ada agen penyalur tenaga kerja resmi di Wakatobi yang terdaftar. Jika ada warga Wakatobi ke luar negeri dengan menggunakan passport maka itu urusan pribadi-pribadi,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Wakatobi, Ajihuddin. (Duriani-SULTRA.bartanews.co)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*