Cari Kerja di “Job Fair” Tak Dipungut Biaya

Penyelenggaraan Job Fair (Sumber: detiknews/Dok Kemnaker)

JAKARTA, Baranews.co – Penyelenggaraan job fair dengan memungut biaya kepada pencari kerja tidak dibenarkan. Hal itu melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keppres 36 tahun 2002 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO.

“Apapun alasan dan kemasannya, pungutan kepada para pencari kerja pada job fair tidak dibenarkan. Tak boleh mungut biaya dengan alasan job fair hanya untuk member,” kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker, Nurahman dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2017).

Tim Pengawas dari Kemnaker bersama Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan menemukan pelanggaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaksanaan job fair di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, hari ini. Pelanggaran yang dimaksud berupa pungutan biaya Rp 50.000 kepada para pencari kerja.

Selain itu, aturan lain yang dilanggar adalah Permenaker nomor 39 tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pameran kesempatan kerja dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

Job fair yang digelar 12-13 Juli tersebut diselenggarakan oleh event organizer dengan menggandeng sejumlah perusahaan. Ribuan pencari kerja mengikuti acara ini.

Penyelenggara mensyaratkan pencari kerja harus memiliki kartu member untuk masuk ke arena job fair. Kartu member bisa diperoleh di toko buku, daftar melalui email atau beli di lokasi dengan harga Rp 50.000.

Setelah sidak tersebut, akhirnya pihak penyelenggara menggratiskan pencari kerja masuk arena job fair.

“Pihak event organizer berjanji tidak akan memungut bayaran lagi pada penyelenggaraan job fair yang lain,” ungkap Nurahman.

Sesuai dengan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 pasal 66 ayat 1, 2, 3, bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan event organizer yang melanggar akan dijatuhi sanksi. Sanksi itu berupa peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Agar kejadian serupa tak terulang lagi, pihak Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, berencana mengundang LPTKS, BKK, event organizer job fair untuk meningkatkan sosialisasi dan pembinaan.

Direktorat juga berusaha menyediakan tempat gratis untuk job fair, dengan syarat hanya memungut bayaran dari perusahaan. Bukan pencari kerja. (ega/hns)/Mega Putra Ratya – detikFinance/if

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*