Panitia Angket Delegitimasi DPR

Ilustrasi (Sumber: The Indonesian Institute)

*Dosen UGM Sampaikan Petisi Tolak Angket

JAKARTA, Baranews.co – Manuver sebagian anggota DPR yang berupaya mendelegitimasi KPK melalui panitia angket justru mendelegitimasi institusi DPR. Oleh karena itu, anggota DPR yang masih bersedia mendengar kehendak publik diharapkan bersuara dan melawan manuver itu.

Senin (10/7) ini, Panitia Angket DPR akan mengevaluasi keberadaan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan hukum pidana di Indonesia. Terkait hal itu, panitia angket akan mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Sementara RDPU yang akan dilakukan panitia angket dengan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, Selasa, akan difokuskan pada keberadaan lembaga ad hoc KPK.

RDPU itu merupakan kegiatan lanjutan setelah Kamis lalu panitia angket menemui sejumlah narapidana perkara korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Sebelumnya, panitia angket juga mewacanakan adanya audit investigatif pengelolaan keuangan KPK.

Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra saat dihubungi dari Jakarta, Minggu, meyakini, berbagai manuver yang dilakukan panita angket itu bertujuan untuk mendelegitimasi KPK. Ini karena cukup banyak anggota DPR yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.

“Hanya, yang disayangkan, dari seluruh anggota DPR, sebenarnya masih banyak yang punya hati nurani, tetapi membisu seribu bahasa, membiarkan manuver politik yang membuat citra DPR semakin merosot,” kata Azyumardi.

Ia mengimbau anggota DPR yang tidak terlibat korupsi untuk bersuara dan tidak membiarkan “rumah” mereka dirusak oleh kawan-kawan mereka sendiri. Bentuk “perlawanan” itu bisa dilakukan dengan mengajak dialog rekan mereka yang terlibat dalam panitia angket, meyakinkan ada kepentingan lebih besar untuk menyelamatkan citra DPR dan partai politik. Apalagi, Pemilu 2019 sudah semakin dekat. Dia menilai, suara partai-partai yang sibuk bermanuver dalam Panitia Angket DPR terhadap KPK bisa tergerus karena publik lebih percaya kepada KPK daripada DPR.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 3-5 Mei 2017 yang melibatkan 548 orang di 14 kota besar di Indonesia menunjukkan, 71,7 persen responden setuju bahwa hak angket terhadap KPK bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi. Sebanyak 86 persen responden menilai langkah KPK memberantas korupsi sudah tepat. Selain itu, 71,5 persen menilai citra DPR buruk dan 82,8 persen menilai citra KPK baik (Kompas, 8/5).

“Mayoritas publik tidak percaya dengan DPR adalah fakta. Dari survei opini publik, mana pernah citra DPR positif di mata masyarakat. Kebalikannya, KPK salah satu yang dipercaya publik,” kata Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk.

Oleh karena itu, katanya, manuver yang dilakukan Panitia Angket DPR hanya akan membuat publik menilai DPR tengah balas dendam karena banyak anggota DPR ditangkap KPK.

Sementara itu, ratusan dosen Universitas Gadjah Mada, hari ini, di Balairung UGM, Yogyakarta, akan menyampaikan petisi penolakan terhadap panitia angket. “Petisi dibuat karena hampir seluruh akademisi UGM yakin yang dilakukan DPR salah. Hak angket berpotensi menggembosi KPK,” kata Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto, kemarin. Ia menambahkan, sudah lebih dari 300 dosen memberikan dukungan untuk petisi itu.

Ditanyakan

Wakil Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK Taufiqulhadi menuturkan, beberapa temuan dan informasi yang didapatkan panitia angket dalam beberapa minggu terakhir ini juga akan ditanyakan kepada pakar hukum dalam RDPU hari ini, yang menurut rencana diadakan terbuka untuk publik.

Setelah bertemu dengan narapidana perkara korupsi, Kamis lalu, Ketua Panitia Angket DPR Agun Gunandjar menyatakan, pihaknya menemukan penyelewengan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan.

Secara terpisah, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keterangan yang akan disampaikan dalam RDPU pada hari ini adalah keterangan akademis sehingga terbuka untuk didengar dan didebat siapa saja. “Saya berupaya secara maksimal tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepentingan politik pihak mana pun,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta menyampaikan, pihaknya tidak tertutup dengan masukan dan evaluasi yang berguna bagi lembaganya dalam menjalankan tugas. Namun, kritik dan evaluasi itu semestinya bersifat membangun dan untuk menjadikan upaya pemberantasan korupsi lebih baik.

Mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain menegaskan, kinerja KPK selama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (MDN/AGE/GAL/IAN/DIM)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*