Belum Ada Titik Temu

Ilustrasi (Sumber: detikNews)

*Lima Isu Krusial di RUU Pemilu Belum Akan Diputus Hari Ini

JAKARTA, Baranews.co – Pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial di RUU Penyelenggaraan Pemilu, Senin (10/7), sulit untuk mencapai mufakat. Skenario lain pun disiapkan, seperti mengundur penentuan keputusan sampai 20 Juli, seusai rapat konsultasi DPR dengan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan karena dari lima isu krusial yang ada, satu isu yang tersisa paling alot adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Terkait isu ini, tidak hanya partai politik di DPR yang bersikukuh dengan pendiriannya, tetapi juga pemerintah. Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan ambang batas pencalonan presiden pada besaran saat ini, yakni 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara sah nasional di pemilu legislatif sebelumnya.

“Memang tinggal satu isu saja yang belum ketemu. DPR ngotot, pemerintah ikut ngotot, padahal yang berhak mencalonkan presiden adalah partai politik,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi, Sabtu (8/7).

Ia mengatakan, hari penentuan tidak jatuh pada Senin ini, tetapi pada 20 Juli. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau perwakilan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto diharapkan dapat menjembatani kepentingan yang berbeda antarpartai politik dan pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah membuka peluang pembicaraan dengan pimpinan DPR mengenai kebuntuan pembahasan produk legislasi, seperti RUU Pemilu. Pembicaraan dibutuhkan untuk mencari solusi pembahasan agar RUU itu bisa dituntaskan pada waktunya (Kompas, 8/7).

“Peluang untuk musyawarah mufakat, meski kecil, masih terbuka sampai 20 Juli. Pimpinan DPR sudah menyurati Presiden meminta ada rapat konsultasi. Semoga pertemuan itu bisa terjadi,” kata Riza.

Saat ini, posisi politik partai di DPR dan pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden terbelah menjadi tiga sikap. Partai politik nonpemerintah cenderung menginginkan ambang batas ditiadakan. Sementara sikap partai-partai pendukung pemerintah terbelah. Pertama, ada yang menginginkan besaran ambang batas 10 persen atau 15 persen perolehan suara sah nasional. Kedua, mempertahankan besaran ambang batas saat ini.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu pada 20 Juli. “Kalau mundur lagi, tahapan Pemilu 2019 akan terganggu karena tahapan akan dimulai Oktober,” kata Agus.

Voting

Dengan perkembangan lobi-lobi saat ini, menurut dia, pengambilan keputusan dengan cara voting tetap diantisipasi. Namun, jika sampai dilakukan voting, Agus mengingatkan bahwa pemerintah tidak memiliki hak suara.

Beberapa alternatif voting pun disiapkan. Riza mengatakan, voting dapat dilakukan dengan sistem paket. Artinya, lima isu krusial ditetapkan bersama dalam satu paket pilihan yang mengemuka dari berbagai usulan paket yang bermunculan. “Semua penentuan pada 20 Juli. Kalau ada keputusan dan musyawarah mufakat, bagus. Kalau tidak, ya sudah, mau tidak mau lanjut voting di rapat paripurna,” ujarnya.

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, mengatakan, lobi-lobi antarpartai politik terkait RUU Pemilu, khususnya seputar presidential threshold, belum mencapai titik temu. Ini terjadi tak hanya antara koalisi partai pendukung pemerintah dan partai oposisi, tetapi juga di internal koalisi partai pemerintah.

Menurut Arif, titik temu sulit dicapai karena tidak ada satu pun elite pimpinan partai yang berinisiatif mengadakan pertemuan lintas partai. “Di pimpinan partai ada keengganan untuk mengambil inisiatif mengupayakan langkah proaktif lobi. Alasannya tidak jelas mengapa,” kata Arif. (AGE)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*