Korupsi di Daerah Terus Berulang

Ilustrasi (Sumber: de.123rf.com)

*Integrasikan Penindakan dan Pencegahan

JAKARTA, Baranews.co – Sebanyak 14 kepala daerah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang Januari 2016 hingga Juni 2017 karena kasus korupsi. Penguatan integrasi antara penindakan dan pencegahan mendesak dilakukan untuk mencegah terus terulangnya kasus korupsi di daerah.

Dari 14 kepala daerah tersebut, sebagian berasal dari daerah yang pemimpin sebelumnya juga diproses hukum KPK. Contohnya Provinsi Riau. Sebelum Annas Maamun ditangkap KPK, dua gubernur pendahulunya, yaitu Rusli Zainal dan Saleh Jasit, juga telah diproses hukum.

Hal serupa terjadi di Sumatera Utara. Saat menjabat gubernur, Gatot Pujo Nugroho diproses hukum. Gubernur sebelum Gatot, yaitu Syamsul Arifin, juga diproses hukum KPK.

Sebagian besar kasus korupsi dan suap yang melibatkan kepala daerah berurusan dengan pemberian izin, baik izin pembukaan lahan, izin pembangunan, maupun izin usaha pertambangan. Bentuk korupsi ini, antara lain, diduga dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Guna mengatasi terus berulangnya korupsi kepala daerah ini, menurut Penasihat KPK Budi Santoso, upaya penindakan dan pencegahan perlu makin diintegrasikan dan diintensifkan.

“Upaya penindakan yang terus-menerus memang bisa menjadi salah satu bentuk pencegahan. Namun, untuk beberapa kasus, seperti di Riau dan Sumatera Utara, mungkin perlu sentuhan lain,” kata Budi saat dijumpai seusai pelantikannya di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/7).

Sentuhan lain tersebut, misalnya, berupa kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki jejaring di daerah sehingga upaya pencegahan dapat optimal. Selama ini, KPK memiliki sumber daya manusia yang terbatas dengan kapasitas perkara yang cukup banyak dan kompleks.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap dalam waktu dekat mendapat tambahan personel sehingga KPK dapat berjalan lebih kencang. Hal ini juga termasuk penguatan integrasi pencegahan dan penindakan.

Pelaksana tugas

Penahanan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam oleh KPK pada Rabu lalu membuat Kementerian Dalam Negeri, kemarin, mengeluarkan surat keputusan mengangkat Wakil Gubernur Sultra Saleh Laseta sebagai pelaksana tugas gubernur.

“Saya prihatin. Sejak saya menjabat sebagai menteri, area-area rawan korupsi sudah saya ingatkan. Pengadaan barang dan jasa, hibah bantuan sosial, pajak, retribusi, jual beli jabatan, pertambangan,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, kemarin, di Jakarta.

Pelaksana Tugas Gubernur Sultra Saleh Laseta mengatakan, pelayanan publik dan pembangunan tidak boleh terhenti karena kasus itu. Apalagi, masa pemerintahan dirinya dan Nur Alam tinggal beberapa bulan lagi sebelum pilkada 2018. “Roda pemerintahan tetap harus berjalan,” ujarnya.

Adanya sejumlah kepala daerah yang diproses hukum tidak lepas dari fungsi inspektorat daerah yang belum optimal.

Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan, Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta KPK tengah menggodok sistem untuk memberdayakan kembali inspektorat wilayah.

Sri menyatakan, pihaknya mengusulkan agar inspektorat wilayah yang selama ini ada di bawah sekretaris daerah menjadi lembaga tersendiri. Selain itu, eselonnya juga ditingkatkan sehingga sejajar dengan sekretaris daerah. “Sejajarlah,” ujarnya. (MHD/IAN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*