Lima Fakta Isu Kenaikan Tarif Listrik

Ilustrasi (Sumber: ceramahmotivasi.com)
Sumber: Dok

Oleh: Hadi M Djuraid

Beberapa hari belakangan ini media sosial diramaikan oleh isu kenaikan Tarif  Dasar Listrik (TDL). Entah apa di balik pencetus dan “penggoreng” isu ini, sebab kenyataannya tidak demikian. Tidak ada kenaikan TDL, maka isu tersebut adalah tidak benar. Berikut lima fakta seputar tarif listrik naik.

Fakta pertama, tarif listrik untuk 27 juta pelanggan tidak mampu yang 450 Volt Amper (VA), tidak naik. Tetap mendapat subsidi, tidak mengalami penyesuaian.

Jumlah pelanggan daya 450 VA sebanyak 23,16 juta rumah tangga, dengan nilai subsidi Rp 23,94 triliun.

Sekarang ini ada 23,1 juta pelanggan dengan daya 900 VA. Dulunya, seluruh pelanggan 900 VA disubsidi. Setelah penyesuaian tarif listrik secara bertahap sejak 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2017, ternyata hanya 4,1 juta pelanggan yang masih layak disubsidi.

Sisanya, sebanyak 19 juta rumah tangga pelanggan 900 VA disimpulkan tidak layak menerima subsidi. “Napas” kebijakan, subsidi hanya diberikan kepada yang memang layak memprolehnya.

Nilai subsidi 4,1 juta pelanggan 900 VA, kini sebesar Rp 5,78 triliun. Jadi, dari 23,1 pelanggan 900 VA, hanya sebagian kecil yang tergolong tidak mampu, yaitu hanya 4,1 juta pelanggan. Mayoritas pelanggan 900 VA sesungguhnya adalah golongan mampu, sebanyak 19 juta pelanggan.

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diberlakukan mulai 1 Januari 2017.  Penyesuaian dilakukan bertahap tiap dua bulan sejak 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2017, subsidi tidak diberikan lagi kepada 19,0 juta (dari total 23,1 juta) pelanggan 900 VA.

Jadi pada faktanya, masih ada 27,26 juta pelanggan listrik rumah tangga kategori tidak mampu yang tarifnya tidak naik dan tetap disubsidi. Yaitu 4,1 juta pelanggan 900 VA dan 23,16 juta pelanggan 450 VA.

Penentuan rumah tangga mampu dan tidak  mampu, merujuk pada data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

TNP2K adalah lembaga yang diketuai Wakil Presiden, dibentuk sebagai wadah koordinasi menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Diputuskan Bersama DPR

Sesuai Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pencabutan subsidi listrik harus mendapat persetujuan DPR RI.

Oleh sebab itu, keputusan penerapan subsidi listrik tepat sasaran dengan mencabut subsidi untuk rumah tangga mampu pelanggan 900 VA, tidak diputuskan sepihak oleh pemerintah. Keputusan diambil setelah melalui proses pembahasan panjang dan persetujuan oleh Komisi VII DPR RI. Ini fakta ke dua.

Rapat Komisi VII DPR tanggal 22 September 2016 menyetujui dan memutuskan pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, berlaku mulai 1 Januari 2017 secara bertahap.

Sejak saat itu sosialisasi telah dilakukan secara intensif melalui berbagai media dan penyuluhan langsung oleh Kementerian ESDM, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan PT PLN (Persero).

Subsidi Lebih Besar

Terkait keluhan peningkatan tagihan listrik hingga 174% bagi pelanggan rumah tangga mampu daya 900 VA, dapat dijelaskan, selama ini masyarakat mampu tersebut telah menikmati subsidi yang lebih besar dari subsidi yang dinikmati masyarakat tidak mampu.

Sebagai contoh, rumah tangga mampu pelanggan 900 VA dengan konsumsi listrik 140 kWh per bulan, tagihan bulanan sekitar Rp 84.000. Semestinya, sesuai tarif keekonomiam, mereka membayar sekitar Rp 189.000 per bulan.

Artinya selama ini rumah tangga mampu berdaya 900 VA mendapat subsidi negara sekitar Rp 105.000 per bulan.

Padahal masyarakat tidak mampu dengan konsumsi listrik yang lebih rendah, yaitu 70 kWh per bulan, dengan tagihan listrik sekitar Rp 42.000 per bulan, hanya menerima subsidi sekitar Rp 52.000 per bulan. Ini fakta ke tiga yang sesungguhnya sebuah ironi.

Oleh karena itulah, sesuai keputusan bersama pemerintah dengan DPR, subsidi untuk lebih 19 juta pelanggan rumah tangga mampu, dicabut secara bertahap terhitung mulai 1 Januari 2017 hingga 1 Mei 2017.

Dengan demikian rumah tangga mampu pelanggan 900 VA akan membayar tarif listrik sesuai tarif keekonomian atau tanpa subsidi.

Seperti apakah profil pelanggan 900 VA yang sesungguhnya mampu sehingga  tidak layak disubsidi? Contoh terdekat adalah rumah-rumah indekost. Sebuah rumah dengan puluhan kamar misalnya, sering kali juga mempunyai materan listrik 900 VA yang jumlahnya puluhan juga.

Bukan hanya rumah kos di mana satu kamar satu meteran, banyak juga rumah tinggal biasa yang menggunakan dua meteran masing-masing 900 VA. Kenyataan seperti seperti ini, sesungguhnya hanya akal-akalan supaya jangan menggunakan daya 1.300 VA.

2.500 Desa Tanpa Listrik

Subsidi listrik tepat sasaran mendesak diberlakukan agar alokasi subsidi dalam APBN dapat dialihkan untuk belanja yang lebih menyentuh rakyat, seperti pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Wilayah Timur Indonesia.

Hingga saat ini masih terdapat lebih dari 2.500 desa di seluruh Tanah Air yang sama sekali belum teraliri listrik. Subsidi tepat sasaran akan memberi kesempatan saudara-saudara kita di lebih 2.500 desa tersebut untuk menikmati listrik – pertama kali sejak Indonesia merdeka.

Salah satu program yang segera dilaksanakan adalah pembagian cuma-cuma lampu listrik tenaga matahari untuk hampir 400 ribu rumah tangga di 2.500 desa tanpa listrik. Dimulai tahun 2017, direncanakan tuntas dalam dua tahun.

Ini adalah program pra-elektifikasi sambil melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di desa-desa tersebut. Fakta ke empat ini hendaknya disadari bersama yang antara lain hanya bisa tercapai apabila subsidi dialokasikan secara tepat.

Pencabutan Bisa Direvisi

Masyarakat tidak mampu yang keberatan dan merasa tetap pantas disubsidi, dapat mengadu dan melapor untuk kemudian dilakukan verifikasi dan revisi. Tentunya, realitas kemampuan ekonomi harus dibuktikan sedemikian rupa.

Pemerintah membuka Posko Pusat  Pengaduan Subsidi Listrik di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM di Jakarta. Mekanismenya, masyarakat menyampaikan pengaduan ke kantor desa/kelurahan, untuk diteruskan ke kecamatan.

Melalui website subsidi.djk.esdm.go.id, pengaduan tersebut akan diteruskan ke posko pusat di Ditjen Ketenagalistrikan. Selanjutnya, diverifikasi TNP2K. Jika pengadu memang layak mendapat subsidi, maka TNP2K akan merekomendasikan ke PT PLN (Persero) untuk ditindaklanjuti.

Fakta ke lima bahwa pengaduan akan direspon dengan verifikasi, menjadi pendidikan bagi masyarakat luas, bisa mendebat kesimpulan TNP2K sepanjang faktanya memang benar.

Sampai pertengahan Juni 2017, telah masuk 53.150 pengaduan, dengan rincian:  26.290 pengadu berhak mendapat subsidi; 13.859 dalam proses verifikasi oleh TNP2K.

Kemudian 12.852 pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, terpaksa diserahkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti. Hal menarik, dengan kesadaran sendiri, ada 75 pengadu mengajukan permohonan untuk tidak dimasukkan sebagai pelanggan yang layak disubsidi.

Jadi tidak ada kenaikan tarif listrik. Yang ada hanya pencabutan subsidi bagi golongan mampu. (Suara Pembaruan (cetak), Rabu 14 Juni 2017).

  • Penulis adalah Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*