PENGELOLAAN TERMINAL KONTAINER: BPK Nilai Negara Rugi Rp 4,08 Triliun

Ilustrasi (Sumber:Halobisnis.com)

JAKARTA, Baranews.co – Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT Jakarta International Container Terminal pada 5 Agustus 2014. Hal itu membuat negara terindikasi merugi hingga Rp 4,08 triliun.

Demikian hasil audit investigasi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan atas permintaan Panitia Angket Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Panitia Angket Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/6). Pelindo II merupakan badan usaha milik negara yang mengelola, antara lain, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

“Akibat penyimpangan-penyimpangan yang saling berkaitan, ada indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal Rp 4,08 triliun yang berasal dari kekurangan pembayaran di muka yang seharusnya diterima oleh PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerja sama,” ujar Moermahadi.

Proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT Jakarta International Containter Terminal (JICT), yang ditandatangani pada 5 Agustus 2014, dibuat oleh Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

Moermahadi menjelaskan, ada lima penyimpangan yang ditemukan BPK. Pertama, meskipun telah diinisiasi sejak tahun 2011, rencana perpanjangan oleh Direktur Utama Pelindo II (2009-2015) RJ Lino tidak pernah dibahas dan dimasukkan dalam rencana jangka panjang perusahaan serta rencana kerja dan anggaran perusahaan. Rencana ini juga tidak disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan 2014.

Kedua, perpanjangan ditandatangani manajemen Pelindo II dan HPH tanpa ada permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan. Ketiga, penunjukan HPH oleh pihak Pelindo II sebagai mitra dalam perpanjangan perjanjian dilakukan tidak melalui mekanisme seharusnya. Apalagi, kerja sama itu belum disetujui rapat umum pemegang saham dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Hal lain, Deutsche Bank (DB) ditunjuk sebagai penasihat keuangan oleh manajemen Pelindo II dengan tidak taat asas. Terakhir, valuasi bisnis yang dibuat DB diduga diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan dengan mitra lama, yaitu HPH.

Serahkan ke KPK

Rieke mengatakan, selain pemeriksaan investigatif perpanjangan perjanjian kerja sama, panitia angket sebetulnya juga meminta BPK untuk melakukan audit investigasi atas tiga hal lain di Pelindo II. Ketiganya adalah pengadaan barang, surat utang, dan proyek Kalibaru.

Hasil investigasi BPK, kata Rieke, telah menguatkan pandangan Panitia Angket Pelindo II DPR bahwa ada kerugian negara di Pelindo II. Salah satu rekomendasinya nanti adalah menyerahkan hasil pemeriksaan Pantia Angket DPR beserta hasil pemeriksaan investigatif BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “KPK harus secepatnya menyidik kasus ini,” kata Rieke. (APA)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*