Waspadai Praktik Monopoli, RUU Penyiaran Perlu Kajian Mendalam

Ilustrasi (Sumber: Nasional Kompas)

JAKARTA, Baranews.co – Kemunculan draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran versi 6 Februari 2017 dinilai belum mengakomodasi kepentingan industri penyiaran. Di sisi lain, muncul dorongan untuk menata ulang dunia penyiaran seiring mencuatnya kekhawatiran praktik monopoli.

Salah satu potensi yang dikhawatirkan terganggu adalah sisi bisnis, terutama dengan munculnya wacana penetapan multiplekser (penyelenggara) tunggal (single mux).

“Dengan hanya satu pemain multiplekser tunggal (dalam hal ini TVRI selaku Lembaga Penyiaran Publik) nanti, muncul kecenderungan terjadi praktik monopoli,” kata Heru Sutadi, pakar industri penyiaran dan telekomunikasi dalam Seminar “Menyelamatkan Industri Penyiaran Indonesia” di Jakarta, Kamis (18/5).

Tampil pula sebagai pembicara dalam acara ini, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Riant Nugroho, pakar industri penyiaran Heru Sutadi, mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dadang Rachmat Hidayat, dan mantan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Menurut Heru, keberagaman konten dan kepemilikan memang penting. Namun, faktanya tidak banyak pemain yang bisa terjun di wilayah penyiaran. “Jika industri penyiaran tidak mengikuti perkembangan digital saat ini, mereka akan semakin tergerus,” katanya.

Emrus menambahkan, perubahan teknologi digital tidak mungkin dihindari. Namun, jika penyelenggaraan penyiaran nanti hanya ditumpukan pada satu pihak, yaitu TVRI, dikhawatirkan pemusatan kekuasaan ini berpotensi menjadi alat untuk menguasai media.

“RUU Penyiaran memerlukan kajian yang mendalam. Kalau resikonya lebih besar, sebaiknya dihentikan. Justru yang penting adalah bagaimana konten yang ada ditingkatkan kualitasnya, bukan mempersoalkan teknologinya yang selalu akan berubah,” paparnya.

Dadang beranggapan lembaga penyiaran swasta harus diselamatkan, paling tidak bagi industrinya. Apalagi, industri penyiaran bersifat padat modal, padat teknologi, dan menuntut kreativitas.

Untuk publik

Di sisi lain, mantan komisioner KPI Nina Mutmainah Armando mengatakan, model migrasi multiplekser tunggal melalui pemerintah (TVRI) akan memunculkan bonus digital yang bisa dinikmati masyarakat. Akan tetapi, jika penyelenggaraannya diserahkan kepada stasiun televisi swasta, bonus digital hanya akan dinikmati lembaga penyiaran swasta.

“Ketika bonus digital bisa diselamatkan, publik bisa memanfaatkannya,” katanya. (ABK)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*