Rugikan Negara Rp 185 Miliar, Handoko Lie Dihukum 10 Tahun Penjara

Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis lepas Handoko Lie dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus tanah PT Kereta Api di Medan. Selain itu, Handoko juga wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 185 miliar.

Jakarta, Baranews.co – Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis lepas Handoko Lie dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam kasus tanah PT Kereta Api di Medan. Selain itu, Handoko juga wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 185 miliar.

Kasus bermula saat terjadi pelepasan sebagian tanah hak miliki PT KA di Jalan Timor, Medan, Sumatera Utara seluas 75.352 meter persegi pada tahun 80-an. Ternyata kasus tanah itu beraroma koruptif.
PT KA yang niatnya menjual hak guna bangunan (HGB) atas tanah itu, malah berubah menjadi hak milik dan dikuasai Handoko. Patgulipat itu akhirnya menyeret Handoko ke pengadilan.
Pada 18 Desember 2015, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima. Vonis Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta juga tak begitu berarti. Sebab majelis tinggi memutuskan untuk melepaskan Handoko pada 14 Maret 2016.

Atas vonis itu, jaksa tak terima dan mengajukan kasasi. Gayung bersambut: Handoko dinyatakan bersalah.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 10 tahu penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan,” putus majelis kasasi yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Jumat (19/5/2017).

Selain itu, MA juga memerintahkan Handoko mengembalikan kerugian negara Rp 187 miliar. Bila tidak membayar sejak 1 bulan sejak putusan kasasi, maka harta benda Handoko disita untuk dilelang.

Hakim agung Salman Luthan (ari/detikcom)Hakim agung Salman Luthan (ari/detikcom) Foto: Ari Saputra

“Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti 6 tahun penjara,” putus majelis hakim pada 30 November 2016.

Vonis itu diketok oleh ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.

Majelis meyakini Handoko selaku pemegang hak atas tanah/hak guna bangunan telah melakukan manipulasi dalam mengajukan permohonan hak, yang semula hanya sebagian dari tanah milik PT KA, namun terakhir dapat dikuasai seluruhnya oleh terdakwa. Di atas tanah itu lalu dibangun perkantoran, perumahan dan pusat perbelanjaan.

“Kerugian keuangan negara dalam perkara a quo relatif besar,” ujar majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Handoko. (detik.com/hp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*