Rakyat Tunggu Langkah Nyata, Ketegasan Presiden Diapresiasi

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MUI Maruf Amin (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5). Presiden meminta semua pihak untuk menghentikan gesekan yang membuat dinamika kehidupan berbangsa memanas dan memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan serta tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. (Sumber: Harian KOMPAS/ANTARA/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, Baranews.co – Berbagai kalangan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketegasan terhadap pihak-pihak yang melanggar konstitusi. Pernyataan itu mesti segera diikuti oleh semua aparat negara dengan langkah tegas yang sesuai hukum.

Pernyataan Presiden, menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mesti didukung. Pasalnya, pemerintah memang harus bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan konstitusi dan bisa merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan kebinekaan.

Saat bertemu dengan pimpinan redaksi media masa, Rabu lalu, Presiden menegaskan, dirinya dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi dan akan tetap berpegang pada konstitusi. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, apabila ada organisasi yang bertentangan dengan konstitusi, akan digebuk. ”Yang melawan konstitusi akan digebuk. Kalau PKI (Partai Komunis Indonesia) nongol, gebuk saja,” kata Presiden. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 (bukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1966 seperti ditulis Kompas, 18/5) tentang Pembubaran PKI masih berlaku.

Sehari sebelumnya, saat bertemu tokoh lintas agama, Presiden menyatakan sudah memerintahkan Kepala Polri dan Panglima TNI untuk menindak tegas siapa pun pengganggu persatuan bangsa (Kompas, 17/5).

Tidak produktif

Kemarin, Presiden mengingatkan semua pihak di Indonesia untuk segera maju dan membangun bangsa. ”Kita masih berkutat di urusan tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, hujat-menghujat. Kita masih mengembangkan negative thinking kepada yang lain. Apa mau diterus-teruskan?” kata Presiden dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2017 di Istana Negara, Jakarta.

Terlalu lama berkutat di hal-hal negatif tersebut, lanjut Presiden, tak akan membawa kebaikan pada bangsa.

Kini, Indonesia pun masih berkutat pada masalah-masalah yang sama sejak puluhan tahun lalu, seperti distribusi pupuk yang tak pernah rapi dan cantrang yang masih saja digunakan para nelayan kendati menghilangkan ikan-ikan kecil potensi perikanan Indonesia.

”Kita harus ubah pola pikir, ubah etos kerja, dan ubah disiplin kita kalau tidak mau ditinggal,” ujar Presiden sembari mengingatkan, dunia berubah dengan sangat cepat.

Penegakan hukum

Secara terpisah, kalangan dunia usaha menyatakan, komitmen semua pihak dibutuhkan dalam menaati konstitusi dan hukum di Indonesia.

”Taat hukum harus diikuti semua pihak sehingga memberi kepastian berusaha. Ini penting bagi pengusaha,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman. Ia menambahkan, ketaatan hukum yang membutuhkan komitmen semua pihak ini bagus dalam jangka panjang.

Ketua Dewan Pembina Forum Daerah Usaha Kecil Menengah Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan, ketaatan terhadap konstitusi akan menimbulkan kepastian hukum dan kepastian berusaha. ”Dengan kedua hal tersebut akan terjadi stabilitas keamanan yang dapat menunjang jalannya roda pemerintahan dan roda ekonomi,” ujar Nur.

Roda ekonomi dimaksud mencakup aktivitas produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Tujuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika roda ekonomi berjalan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Tutum Rahanta menilai, situasi politik Indonesia saat ini amat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Salah satu dampaknya menyasar ke sektor ritel yang kini pertumbuhannya cenderung kurang positif.

”Pertumbuhan ekonomi saat ini barangkali tertolong dengan proyek-proyek pemerintah. Swasta seperti kami masih menunggu,” kata Tutum. Ia menambahkan, saat ini pengusaha butuh langkah nyata.

Pendiri Nurbaya Initiative, Andi Sjarif, mengemukakan, sejarah kreativitas budaya ataupun aktivitas bisnis di Indonesia digerakkan oleh prinsip kebinekaan. Hal itu terjadi sejak zaman dulu, misalnya wayang kulit.

Menurut Andi, selama ada sesuatu yang mengancam kebebasan berkreasi, maka akan menyulitkan aktivitas, termasuk ekonomi. ”Kekuatan ekonomi Indonesia adalah kebinekaan itu sendiri. Kemunculan teknologi digital yang berkembang sekarang hanyalah alat,” ujarnya.

CEO Kitabisa.com Alfatih Timur menceritakan bagaimana laman kumpul dana publik yang ia dirikan bersama dua temannya telah menjadi saksi pendanaan kegiatan dengan semangat kebinekaan. Rata-rata donor membantu tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras.

Konsisten

Azyumardi Azra berharap aparat penegak hukum bersikap konsisten dalam menangani kelompok yang bertentangan dengan konstitusi. Konsistensi ini penting untuk mencegah pembiaran di kemudian hari terhadap kelompok yang sudah jelas-jelas tidak toleran dan menolak kebinekaan Indonesia. Namun, langkah itu harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum.

Direktur Pusat Kajian Politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana mengingatkan, sikap penegak hukum yang tidak sejalan dengan ketegasan pernyataan Presiden tentang pihak yang melanggar konstitusi bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian berharap semua pihak menjaga rasa kebangsaan dan persatuan. Polri pun mendukung langkah pemerintah untuk mengantisipasi kehadiran kelompok yang inkonstitusional yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala Polri mengingatkan, kondisi politik berpotensi lebih hangat pada pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 kabupaten/kota dan provinsi. ”Menjelang bulan Ramadhan adalah momen yang tepat untuk mendinginkan suasana. Kami berharap pula menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional bisa menjadi titik balik rasa kebangsaan kita agar tetap solid dan tetap seperti yang diwariskan para pendiri bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya terus memantau kegiatan dan aksi organisasi kemasyarakatan yang melenceng dari nilai-nilai kebangsaan. Langkah persuasif menjadi prioritas utama kepolisian untuk meredam pengaruh paham tersebut.

”Kami secara berkala melakukan penilaian terhadap kelompok-kelompok tersebut. Polri memberikan penilaian karena termasuk dalam kelompok kerja pemerintah untuk mengantisipasi organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI,” kata Setyo. (INA/MED/CAS/SAN/GAL/AGE/IAN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*