Pansus Terancam Sia-sia, 6 dari 10 Fraksi Nyatakan Tidak Kirim Anggota

Mural dengan pesan “Butuh Nyali Tuk Selamatkan Negeri” menghiasi salah satu tiang penopang jalur rel kereta api di Jalan Juanda, Jakarta, Selasa (16/5). Lewat seni jalanan tersebut, siapa pun diingatkan untuk berani membela keutuhan negara. (Sumber: KOMPAS/LASTI KURNIA)

JAKARTA, Baranews.co – Pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terancam sia-sia jika hanya diisi perwakilan empat dari 10 fraksi di DPR. Pasalnya, hasil kerja panitia angket berpotensi ditolak mayoritas fraksi di DPR.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengatur, panitia angket wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR selambatnya 60 hari sejak pembentukan panitia angket. Rapat Paripurna DPR ini akan mengambil keputusan terhadap laporan awal panitia angket itu.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/5), mengatakan, meski panitia angket tetap dipaksakan dibentuk, hasil kerjanya bisa ditolak Rapat Paripurna DPR. “Apakah hasil kerja panitia angket selama 60 hari pertama itu bisa diterima DPR ketika hanya ada empat fraksi di situ?” tanyanya.

PAN bersama lima fraksi lainnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat, menyatakan mengirimkan wakilnya sebagai anggota panitia angket KPK. Tiga fraksi lainnya, Nasdem, PDI-Perjuangan, dan Hanura, bersedia mengirim anggotanya. Sementara sikap Fraksi Partai Golkar belum jelas.

Pekan lalu, beredar surat dari Fraksi Partai Golkar yang ditandatangani Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang isinya menolak mengirimkan anggotanya ke panitia angket KPK. Namun, surat itu ditarik Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Yopie Kardinal. Sampai saat ini, belum ada kepastian apakah Golkar akan mengirim anggotanya ke panitia angket atau tidak.

Tetap dibentuk

Saat ini, pengusul dan fraksi pendukung hak angket KPK bersikukuh, panitia angket tetap dapat dibentuk meski tidak diisi perwakilan semua fraksi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang juga salah satu pengusul, mengatakan, panitia angket tetap dibentuk meskipun hanya tiga hingga empat fraksi yang akan mengirimkan anggotanya.

“Meski anggotanya hanya 15 orang, bukan 30 orang, tetap bisa dibentuk,” kata Fahri. Ia menegaskan, fraksi tidak diwajibkan mengirim anggotanya ke panitia angket.

Namun, menurut anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, yang merupakan salah satu pengusul hak angket, pembentukan panitia angket tidak perlu dipaksakan jika tidak memenuhi unsur perwakilan semua fraksi. Menurut dia, selain panitia angket, ada jalur lain yang bisa dipakai DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap KPK, seperti melalui panitia kerja di Komisi III DPR.

Ketua DPR Setya Novanto menuturkan, polemik terkait pembentukan panitia angket terhadap KPK akan dibahas dalam rapat pimpinan kemudian rapat Badan Musyawarah dan Rapat Paripurna DPR pada Kamis. (AGE/MHD)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*