Rektor Diminta Cegah Radikalisme, Perkuat Antarelemen dalam Kampus

Ilustrasi (Sumber: www.fotolia.com)

SEMARANG, Baranews.co – Rektor semua perguruan tinggi di Indonesia bertanggung jawab mencegah dan memberantas paham radikalisme di kalangan mahasiswa dan dosen. Paham yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa tersebut belakangan ini mulai menyasar kaum intelektual.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meminta semua rektor perguruan tinggi lebih ketat mengawasi penyebaran paham radikal. Rektor harus bertanggung jawab atas dinamika di dalam dan di luar lingkungan kampus. Seluruh aktivitas kelompok mahasiswa dan bahan ajar dosen harus dipastikan tidak mengandung materi yang menjurus perpecahan bangsa.

“Rektor harus bertanggung jawab. Nanti akan dibuat aturan dan sanksi tegas, termasuk pemecatan rektor jika memang terjadi peredaran paham radikal di kampus bersangkutan,” kata Nasir saat menghadiri Deklarasi Semangat Bela Negara dari Semarang untuk Indonesia di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah, Sabtu (6/5).

Deklarasi tersebut ditandatangani rektor dan perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jateng. Isinya terdiri atas lima poin. Pertama, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, anti-radikalisme/terorisme. Keempat, anti-narkoba/obat terlarang. Kelima, cinta Tanah Air dan bela negara.

Nasir mengatakan, perguruan tinggi diinstruksikan mempunyai kurikulum bela negara dan wawasan kebangsaan guna mencegah paham radikalisme. Radikalisme harus dibasmi dari lingkungan kampus untuk menjaga masa depan generasi bangsa. Kurikulum tersebut mencakup empat hal, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kaum muda

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, potensi kampus terpapar paham radikalisme sangat besar. Kaum muda menjadi target utama karena mereka masih dalam proses pencarian jati diri. Penyebaran radikalisme juga kian mudah seiring perkembangan teknologi komunikasi.

“Rektor harus tahu, kalau ada dosen atau mahasiswa yang tiba-tiba hilang, atau tidak ada komunikasi, ini yang kemudian bisa jadi embrio radikalisme,” ujarnya.

Penguatan antarelemen

Menurut Suhardi, kelompok radikal di lingkungan kampus dapat diidentifikasi. Mereka biasanya terdiri atas segelintir orang yang kerap menggelar pertemuan tertutup dan jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Rektor harus mampu mendeteksi tanda-tanda penyebaran radikalisme itu sejak dini dengan penguatan antarelemen kampus.

Saat ini, kata Suhardi, resonansi kebangsaan pada kaum muda mulai tergerus. Sebagian besar mereka tidak mengetahui lagu-lagu dan pahlawan daerah. Padahal, pada era globalisasi, kaum muda seharusnya tidak melupakan budaya lokal, adat istiadat, dan etika bernegara. Sebab, merekalah yang kelak memimpin Ibu Pertiwi pada 10-20 tahun mendatang.

Rektor Unnes Fathur Rokhman berharap komitmen perguruan tinggi se-Jateng menolak paham radikalisme mulai dari lingkungan kampus dapat menginspirasi banyak pihak. Deklarasi itu adalah inovasi dari kalangan akademisi untuk ikut bersama menjaga NKRI. Seluruh elemen kampus seyogianya memberi contoh toleransi antaragama, suku, ras, dan budaya.

Secara terpisah, Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno mengatakan, pimpinan perguruan tinggi, rektor dan jajarannya, memang harus bertanggung jawab untuk memastikan pembangunan budaya dan peradaban di kalangan generasi berjalan di kampus sesuai nilai-nilai bangsa. Namun, soal intoleransi dan radikalisme yang menyusup ke kampus, ini juga akibat akumulasi persoalan bangsa.

“Negara dan elite politik belum mencontohkan kehidupan berbangsa seperti yang diamanatkan pendiri bangsa. Jadi, perguruan tinggi juga butuh dukungan situasi kondusif dalam mendidik anak-anak bangsa” ujar Suyatno yang merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Jakarta.

Perbanyak komunikasi

Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, saat dihubungi di Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan, pihaknya meminta jajaran rektorat hingga fakultas dan jurusan memperbanyak komunikasi dengan mahasiswa serta dosen untuk menangkal paham radikalisme di kampus. Jika perlu, penasihat akademik jeli memperhatikan perkembangan prestasi akademik dan aktivitas mahasiswa binaannya di kampus.

“Kita tidak hanya ingin mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara sosial, berkarakter, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa,” ujar Dwia.

Rektor Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Moh Basyir Cyio menyampaikan, pihaknya menggunakan pendekatan edukatif untuk menangkal benih radikalisme. “Kami selalu menyelenggarakan forum untuk bertukar pemahaman yang intinya pluralisme merupakan modal besar bangsa ini. Hal ini penting agar dosen dan mahasiswa memiliki ketahanan,” ujarnya.

Basyir menambahkan, kampus memperkecil ruang-ruang yang membuka peluang tumbuhnya benih-benih radikalisme. Caranya dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kreatif, misalnya penyelenggaraan berbagai kompetisi (robot, debat, dan lomba karya tulis ilmiah). Dengan adanya berbagai kegiatan, mahasiswa diharapkan berbaur.

Terkait dengan pengaruh dari luar kampus, selalu ditekankan dosen dan mahasiswa punya kemampuan untuk memfilter ajaran yang bertentangan dengan paham kebangsaan. Langkah tegas akan diambil jika ada indikasi mahasiswa terpengaruh paham radikal. Langkah itu dimulai dengan pengambilan keterangan, pembekuan aktivitas akademik, hingga tindakan hukum bersama kepolisian.

Rektor Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Thamrin Usman mengatakan, kampus pada hakikatnya mengusung sifat universal, sifat generik yang berlaku untuk semua dan memuliakan manusia. Nilai-nilai alamiah dan kemanusiaan dijunjung tinggi. Kampus seharusnya selalu mengedepankan rasionalitas dan kebebasan akademik. Semua orang dinilai dari sikap dan cara berpikirnya. Kampus juga harus mampu membentuk perilaku beradab. Nilai-nilai ini tidak memungkinkan tumbuhnya paham intoleran ataupun radikalisme. “Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan pendidikan karakter,” ujarnya. (KRN/VDL/ELN/NAR)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*